Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

24 Pegawai KPK yang Dibina Masih Berpotensi Tidak Lolos Jadi ASN

Kompas.com - 25/05/2021, 17:40 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, ada 24 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangasaan (TWK) masih bisa mengikuti pendidikan dan pelatihan wawasan kebangsaan.

Namun, menurut Wakil Ketua KPK Alexander Mawata, masih ada kemungkinan 24 pegawai yang menngikuti Pendidikan dan pelatihan tersebut tidak diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) apabila mereka tidak lolos pelatihan tersebut.

"Pada saat setelah selesai pelatihan dan pelatihan wawasana kebangsaan negara, kalau kemudian yang bersangkutan itu tidak lolos, yang bersangkutan itu juga tidak bisa diangkat jadi ASN, yang 24," kata Alexander dalam konferensi pers seperti dikutip dari Kompas TV, Selasa (25/5/2021).

Baca juga: Ini Tiga Aspek yang Jadi Dasar Pemberhentian 51 Pegawai KPK

Hal tersebut, kata Alexander, merupakan hasil rapat koordinasi antara KPK bersama Menteri PAN RB Tjhajo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Dari rapat koordinasi tersebut, ia mengatakan, ada 24 dari total 75 pegawai KPK masih memiliki kesempatan untuk dibina melalui pendidikan dan pelatihan wawasan kebangsaan.

"Dari hasil pemetaan, dari asesor, dan kemudian kita sepakati besama dari 75 itu dihasilkan bahwa ada 24 pegawai, dari 75 tadi yang masih dimungkinkan dilakukan pembinaan, sebelum diangkat jadi ASN," ujar dia.

Baca juga: Pimpinan KPK: 24 Pegawai KPK Dimungkinkan Mendapat Pembinaan Sebelum Diangkat Jadi ASN

Sementara itu, 51 pegawai lainnya, dianggap memiliki penilaian yang kurang atau cenderung berwarna merah.

Hal itu, menurut dia, membuat 51 pegawai tersebut tidak bisa diberi pembinaan lanjutan.

"Kembali lagi dari asesor, ini sudah warnanya dia bilang sudah merah dan ya, tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan," ucap dia.

Oleh karena itu, ia menegaskan, 51 pegawai tersebut tidak bisa bergabung lagi dengan KPK.

"Yang 51 tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor, tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK," tuturnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: 51 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Diberhentikan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com