Dewan Pengawas Nilai Kebocoran Data BPJS Kesehatan Berisiko terhadap Keamanan hingga Reputasi JKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto mengatakan, ada sejumlah potensi risiko yang dapat muncul apabila isu kebocoran data peserta BPJS Kesehatan benar terjadi.

Yuri mengatakan, salah satu risiko tersebut adalah ancaman keamanan negara karena data yang bocor ditengarai memuat data kependudukan warga Indonesia, termasuk aparat TNI dan Polri.

"Kalau memang benar bahwa data itulah yang dimiliki dan sesuai dengan kenyataan maka risiko keamanan nasional ini akan semakin terlihat," kata Yuri dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (25/5/2021).

Yuri menuturkan, risiko kedua yang dapat muncul imbas kebocoran data peserta BPJS Kesejatan adalah menurunnya reputasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di mata publik.

"Ini tentunya akan kontraproduktif kalau dihadapkan dengan keinginan pemerintah untuk semakin memantapkan peran Jaminan Kesehatan Nasional sebagai bagian dari pembangunan kesehatan secara nasional," kata dia.

Baca juga: Data Diduga Bocor, BPJS Kesehatan Siapkan Langkah Pengamanan

Risiko lain yang dapat terjadi adalah potensi kembali terjadinya kebocoran data dalam sistem BPJS Kesehatan.

Sebab, berdasarkan hasil pengawasan Dewan Pengawas, sistem yang dimiliki BPJS Kesehatan terkoneksi dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah.

Yuri melanjutkan, dengan adanya isu kebocoran tersebut yang dapat diikuti dengan berbagai risiko di atas, pihaknya telah memberikan sejumlah catatan kepada direksi BPJS Kesehatan.

Pertama, BPJS Kesehatan mesti segera menginvestigasi kebenaran dugaan kebocoran data untuk diklarifikasi kepada para pemangku kepentingan.

Kedua, BPJS Kesehatan harus menindaklanjuti dugaan kebocoran data secara hukum serta menyiapkan rencana kontingensinya.