Salin Artikel

Dewan Pengawas Nilai Kebocoran Data BPJS Kesehatan Berisiko terhadap Keamanan hingga Reputasi JKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto mengatakan, ada sejumlah potensi risiko yang dapat muncul apabila isu kebocoran data peserta BPJS Kesehatan benar terjadi.

Yuri mengatakan, salah satu risiko tersebut adalah ancaman keamanan negara karena data yang bocor ditengarai memuat data kependudukan warga Indonesia, termasuk aparat TNI dan Polri.

"Kalau memang benar bahwa data itulah yang dimiliki dan sesuai dengan kenyataan maka risiko keamanan nasional ini akan semakin terlihat," kata Yuri dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (25/5/2021).

Yuri menuturkan, risiko kedua yang dapat muncul imbas kebocoran data peserta BPJS Kesejatan adalah menurunnya reputasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di mata publik.

"Ini tentunya akan kontraproduktif kalau dihadapkan dengan keinginan pemerintah untuk semakin memantapkan peran Jaminan Kesehatan Nasional sebagai bagian dari pembangunan kesehatan secara nasional," kata dia.

Risiko lain yang dapat terjadi adalah potensi kembali terjadinya kebocoran data dalam sistem BPJS Kesehatan.

Sebab, berdasarkan hasil pengawasan Dewan Pengawas, sistem yang dimiliki BPJS Kesehatan terkoneksi dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah.

Yuri melanjutkan, dengan adanya isu kebocoran tersebut yang dapat diikuti dengan berbagai risiko di atas, pihaknya telah memberikan sejumlah catatan kepada direksi BPJS Kesehatan.

Pertama, BPJS Kesehatan mesti segera menginvestigasi kebenaran dugaan kebocoran data untuk diklarifikasi kepada para pemangku kepentingan.

Kedua, BPJS Kesehatan harus menindaklanjuti dugaan kebocoran data secara hukum serta menyiapkan rencana kontingensinya.

"Ini menjadi penting agar kebocoran itu tidak berkelanjutan karena di dalam kerangka risiko yang kami buat, ini juga terkait dengan apakah ada data yang lain yang diretas," kata Yuri.

Kemudian, terkait pengamanan teknologi informasi, Yuri mengusulkan agar ada satu sistem yang besar dan dikoordinasikan oleh kementerian/lembaga terkait untuk mencegah terjadinya serangan siber, termasuk kebocoran data.

"Agar tidak menjadi unit yang seakan-akan berdiri sendiri tetapi menjadi satu sistem dalam kaitan dengan pengamanan terhadap serangan siber pada institusi pemerintah," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan, sampel data 279 juta penduduk Indonesia yang bocor diduga merupakan data BPJS Kesehatan.

"Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan," kata Juru Bicara Kemenkominfo Dedy Permadi dalam laman resmi Kemenkominfo, Jumat (21/5/2021).

Dedy menyebut, ada kesamaan strukur seperti nomor kartu, kode kantor, data keluarga/data tanggungan, hingga status pembayaran terkait BPJS Kesehatan dalam data yang bocor.

Namun, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, pihaknya masih melakukan investigasi untuk memastikan data yang bocor benar berasal dari BPJS Kesehatan atau tidak.

"Sebetulnya itu (data) yang ia tawarkan benar punya BPJS atau bukan, itu belum tahu. Tapi bahwa itu mirip, iya, tapi datanya apa data BPJS? Belum tahu. Nah, itu sedang dilakukan satu investigasi," kata Ali, Selasa.

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/25/16454301/dewan-pengawas-nilai-kebocoran-data-bpjs-kesehatan-berisiko-terhadap

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Jalin Kerja Sama dengan Anti-Corruption and Civil Rights Commission Korea Selatan

KPK Jalin Kerja Sama dengan Anti-Corruption and Civil Rights Commission Korea Selatan

Nasional
DPR Harap UU Provinsi Baru di Papua Diundangkan Usai Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024 Ditutup

DPR Harap UU Provinsi Baru di Papua Diundangkan Usai Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024 Ditutup

Nasional
Putusan MA, PT Antam Mesti Ganti Rugi 1,1 Ton Emas ke Budi Said

Putusan MA, PT Antam Mesti Ganti Rugi 1,1 Ton Emas ke Budi Said

Nasional
Cegah Penyebaran PMK, Masyarakat Diminta Tak Konsumsi Bagian Kaki hingga Jeroan Hewan-hewan Ini

Cegah Penyebaran PMK, Masyarakat Diminta Tak Konsumsi Bagian Kaki hingga Jeroan Hewan-hewan Ini

Nasional
Ketua DPR Kecam Masih Adanya Tindakan Pencabulan di Dunia Pendidikan

Ketua DPR Kecam Masih Adanya Tindakan Pencabulan di Dunia Pendidikan

Nasional
Jaksa Ungkap Ada “Uang Keseriusan” untuk Urus Pinjaman Dana PEN Kolaka Timur

Jaksa Ungkap Ada “Uang Keseriusan” untuk Urus Pinjaman Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Bicara 'Track Record' Puan, Bambang Pacul: 7 Tahun Lalu Apa Dikau Percaya Jokowi Jadi Presiden?

Bicara "Track Record" Puan, Bambang Pacul: 7 Tahun Lalu Apa Dikau Percaya Jokowi Jadi Presiden?

Nasional
Wabah PMK, Pemda Diminta Siapkan Santunan bagi Warga yang Ternaknya Dimusnahkan

Wabah PMK, Pemda Diminta Siapkan Santunan bagi Warga yang Ternaknya Dimusnahkan

Nasional
UPDATE 7 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,28 Persen, Ketiga 24,64 Persen

UPDATE 7 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,28 Persen, Ketiga 24,64 Persen

Nasional
Satgas: Seluruh Wilayah Jatim, Jateng, dan Bangka Belitung Terinfeksi Virus PMK

Satgas: Seluruh Wilayah Jatim, Jateng, dan Bangka Belitung Terinfeksi Virus PMK

Nasional
Sebut Pemekaran Papua Tak Terlalu Pengaruhi Anggaran Pemilu 2024, KPU: Kantor Bisa Pinjam

Sebut Pemekaran Papua Tak Terlalu Pengaruhi Anggaran Pemilu 2024, KPU: Kantor Bisa Pinjam

Nasional
PKPU Pendaftaran dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024 Disetujui

PKPU Pendaftaran dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024 Disetujui

Nasional
Kejagung Periksa 9 Saksi dalam Kasus Korupsi Izin Ekspor Minyak Goreng

Kejagung Periksa 9 Saksi dalam Kasus Korupsi Izin Ekspor Minyak Goreng

Nasional
Tutup Masa Sidang, Puan Ungkap DPR Sahkan 11 RUU Jadi UU

Tutup Masa Sidang, Puan Ungkap DPR Sahkan 11 RUU Jadi UU

Nasional
Mengenal Safari Wukuf Bagi Jemaah Haji yang Sakit atau Uzur

Mengenal Safari Wukuf Bagi Jemaah Haji yang Sakit atau Uzur

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.