Saut Situmorang: 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tak Perlu Diragukan Lagi Wawasan Kebangsaannya

Kompas.com - 23/05/2021, 14:00 WIB
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat ditemui usai acara Cross Check bertajuk Hentikan Diskon Hukuman Koruptor di kawasan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWakil Ketua KPK Saut Situmorang saat ditemui usai acara Cross Check bertajuk Hentikan Diskon Hukuman Koruptor di kawasan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 Saut Situmorang mengatakan, dirinya sudah melihat portofolio 75 orang pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Saut mengatakan, mereka tak perlu diragukan wawasan kebangsaannya.

"75 orang ini sudah memiliki portofolio yang tidak perlu diragukan lagi wawasan kebangsaannya, profesionalitasnya dan integritasnya," kata Saut dalam diskusi secara virtual bertajuk "Menakar Polemik TWK Pasca Pidato Presiden Jokowi", Minggu (23/5/2021).

Saut mengatakan, pihak yang menentukan lolos atau tidaknya pegawai KPK tersebut harus melihat portofolio para pegawai sehingga dapat menilai integritas dan catatan mereka selama bekerja di KPK.

Baca juga: Soal Nasib 75 Pegawai, KPK Akan Koordinasi dengan Kemenpan RB hingga BKN Selasa Depan

Ia mengatakan, jika hal tersebut sudah dilakukan, maka persoalan terkait 75 pegawai KPK tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

"Itu bisa kita selesaikan dengan baik karena kita bicara keadilan di situ. Kita bicara kejujuran di situ. Jadi sekali lagi tolong dilihat portofolio satu persatu orang-orang itu yang tidak lulus itu," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di samping itu, Saut menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan jika ada kekurangan dari pegawai KPK tersebut, maka dapat dilakukan perbaikan.

Saut mempertanyakan siapa pihak yang menilai kekurangan 75 orang pegawai KPK dan bagaimana transparansi dari penilaian TWK tersebut.

"Seperti apa transparansi menilai kekurangan itu? Karena kan kita bicara menakar, kita bisa juga bicara nanti apa yang kita sebut sebagai kecurigaan kita terhadap prosesnya dari awal, karena kalau kita lihat proses yang mulai dari undang-undang KPK, itu keluar sampai hari ini," ucapnya.

Baca juga: ICW Nilai Tindak Lanjut Firli soal Nasib 75 Pegawai KPK Masih Ambigu

Lebih lanjut, Saut mengatakan, jika perintah Presiden Jokowi dilakukan KPK dengan tidak membebastugaskan 75 pegawai tersebut harus dipastikan posisi para pegawai tidak diubah.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.