Saut Situmorang: 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tak Perlu Diragukan Lagi Wawasan Kebangsaannya

Kompas.com - 23/05/2021, 14:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 Saut Situmorang mengatakan, dirinya sudah melihat portofolio 75 orang pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Saut mengatakan, mereka tak perlu diragukan wawasan kebangsaannya.

"75 orang ini sudah memiliki portofolio yang tidak perlu diragukan lagi wawasan kebangsaannya, profesionalitasnya dan integritasnya," kata Saut dalam diskusi secara virtual bertajuk "Menakar Polemik TWK Pasca Pidato Presiden Jokowi", Minggu (23/5/2021).

Saut mengatakan, pihak yang menentukan lolos atau tidaknya pegawai KPK tersebut harus melihat portofolio para pegawai sehingga dapat menilai integritas dan catatan mereka selama bekerja di KPK.

Baca juga: Soal Nasib 75 Pegawai, KPK Akan Koordinasi dengan Kemenpan RB hingga BKN Selasa Depan

Ia mengatakan, jika hal tersebut sudah dilakukan, maka persoalan terkait 75 pegawai KPK tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

"Itu bisa kita selesaikan dengan baik karena kita bicara keadilan di situ. Kita bicara kejujuran di situ. Jadi sekali lagi tolong dilihat portofolio satu persatu orang-orang itu yang tidak lulus itu," ujarnya.

Di samping itu, Saut menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan jika ada kekurangan dari pegawai KPK tersebut, maka dapat dilakukan perbaikan.

Saut mempertanyakan siapa pihak yang menilai kekurangan 75 orang pegawai KPK dan bagaimana transparansi dari penilaian TWK tersebut.

"Seperti apa transparansi menilai kekurangan itu? Karena kan kita bicara menakar, kita bisa juga bicara nanti apa yang kita sebut sebagai kecurigaan kita terhadap prosesnya dari awal, karena kalau kita lihat proses yang mulai dari undang-undang KPK, itu keluar sampai hari ini," ucapnya.

Baca juga: ICW Nilai Tindak Lanjut Firli soal Nasib 75 Pegawai KPK Masih Ambigu

Lebih lanjut, Saut mengatakan, jika perintah Presiden Jokowi dilakukan KPK dengan tidak membebastugaskan 75 pegawai tersebut harus dipastikan posisi para pegawai tidak diubah.

"Jangan-jangan diterima tapi jadi ngurus-ngurus ini yang tidak relevan dengan pekerjaannya sehingga mereka tidak perform, dikondisikan untuk kemudian mereka lemah, kemudian mereka keluar," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK menerbitkan Surat Keputusan (SK) tertanggal 7 Mei 2021 ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri, yang menyebut 75 pegawai KPK resmi dibebastugaskan.

Akibatnya, banyak pihak memberikan kritik terhadap proses TWK dan kehadiran SK tersebut.

Baca juga: Guru Besar FH UGM: Alih Status Pegawai KPK Tidak Boleh Dikaitkan dengan TWK

Kendati demikian, Presiden Jokowi menyatakan dirinya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua UU KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai.

Jokowi meminta agar hasil TWK tidak serta-merta bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan para pegawai yang tidak lolos tes.

Seharusnya, hasil tes seharusnya menjadi masukan untuk memperbaiki KPK.

"Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," kata Jokowi, Senin (17/5/2021).

Baca juga: Sujanarko Sebut 2 Pimpinan KPK Yakin 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Bisa Dipecat

Jokowi pun meminta para pihak terkait khususnya pimpinan KPK, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi (Menpan RB), juga Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes.

Menurut Jokowi, jika hasil TWK menunjukkan adanya kekurangan pegawai, masih ada peluang untuk memperbaikinya melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

“Soft Legacy”, Jalan Sunyi Kepemimpinan

“Soft Legacy”, Jalan Sunyi Kepemimpinan

Nasional
Wapres Kunjungi 4 Provinsi di Papua, Cek Pelaksanaan Otonomi Khusus

Wapres Kunjungi 4 Provinsi di Papua, Cek Pelaksanaan Otonomi Khusus

Nasional
PDI-P Curiga Relawan Janjikan Hal Tak Sehat ke Massa, Minta 'Ring 1' Jokowi Tak 'Asal Bapak Senang'

PDI-P Curiga Relawan Janjikan Hal Tak Sehat ke Massa, Minta "Ring 1" Jokowi Tak "Asal Bapak Senang"

Nasional
Jokowi Dinilai Sedang Obral Dukungan buat Kandidat Capres, Para Tokoh Diminta Tak “Gede Rasa”

Jokowi Dinilai Sedang Obral Dukungan buat Kandidat Capres, Para Tokoh Diminta Tak “Gede Rasa”

Nasional
PDI-P Sesalkan Acara Reuni Relawan Jokowi di GBK: Kebaikan Presiden Dimanfaatkan

PDI-P Sesalkan Acara Reuni Relawan Jokowi di GBK: Kebaikan Presiden Dimanfaatkan

Nasional
Terobosan Gus Dur Angkat KSAL Widodo AS Jadi Panglima demi Reformasi TNI

Terobosan Gus Dur Angkat KSAL Widodo AS Jadi Panglima demi Reformasi TNI

Nasional
Singgung Pemimpin Berambut Putih, Jokowi Ingin Muluskan Jalan Ganjar Jadi Capres?

Singgung Pemimpin Berambut Putih, Jokowi Ingin Muluskan Jalan Ganjar Jadi Capres?

Nasional
6 Fakta Helikopter Polri yang 'Lost Contact' di Perairan Bangka Belitung

6 Fakta Helikopter Polri yang "Lost Contact" di Perairan Bangka Belitung

Nasional
Relawan Jokowi Gelar Musra di Hong Kong, Pertama Kalinya di Luar Negeri

Relawan Jokowi Gelar Musra di Hong Kong, Pertama Kalinya di Luar Negeri

Nasional
Sidang Richard Eliezer dkk, Jaksa Hadirkan 4 Terdakwa Kasus 'Obstruction of Justice'

Sidang Richard Eliezer dkk, Jaksa Hadirkan 4 Terdakwa Kasus "Obstruction of Justice"

Nasional
Sinyal Kuat dari Jokowi untuk Ganjar

Sinyal Kuat dari Jokowi untuk Ganjar

Nasional
[POPULER NASIONAL] Helikopter Polri Hilang Kontak | Korban Meninggal Gempa Cianjur 321 Orang

[POPULER NASIONAL] Helikopter Polri Hilang Kontak | Korban Meninggal Gempa Cianjur 321 Orang

Nasional
Rute Transjakarta 1F Stasiun Palmerah-Bundaran Senayan

Rute Transjakarta 1F Stasiun Palmerah-Bundaran Senayan

Nasional
UPDATE 27 November: Positif Covid-19 Bertambah 4.151 Kasus, 35 Orang Meninggal

UPDATE 27 November: Positif Covid-19 Bertambah 4.151 Kasus, 35 Orang Meninggal

Nasional
Helikopter Polri Hilang di Perairan Babel, Ada 4 Awak di Dalamnya

Helikopter Polri Hilang di Perairan Babel, Ada 4 Awak di Dalamnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.