Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Targetkan Budaya Literasi Indonesia Capai 71,04 Persen Tahun 2024

Kompas.com - 21/05/2021, 17:51 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan baseline budaya literasi Indonesia mencapai 71,04 persen pada 2024.

Asisten Deputi Literasi, Inovasi, Kreativitas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Jazziray Hartoyo mengatakan, hal tersebut dapat tercapai melalui penyusunan peta jalan peningkatan budaya literasi yang tengah dilakukan.

"Pada prinsipnya peta jalan ini adalah dokumen yang harus kita sepakati bersama. Diharapkan pada 2024 nanti, baseline budaya literasi kita sudah mencapai target 71,04, peningkatan ranking posisi Indonesia dalam indikator global, serta terbangunnya sinergitas lintas kementerian/lenbaga," kata Jazziray dikutip dari situs Kemenko PMK, Jumat (21/5/2021).

Saat ini, kata dia, skema sinergitas kementerian/lembaga di dalam peta jalan budaya literasi sudah dibuat.

Dalam penyusunannya, tidak hanya melibatkan unsur pemerintah baik pusat maupun daerah, tetapi juga kalangan akademisi, komunitas, dan stakeholder terkait.

Baca juga: Pemerintah Susun Roadmap Peningkatan Budaya Literasi di Indonesia

"Peta jalan peningkatan budaya literasi fokus pada Gerakan Literasi Nasional. Di dalamnya termasuk Gerakan Literasi Sekolah, Gerakan Literasi Masyarakat, dan Gerakan Literasi Lingkungan," kata dia.

Adapun beberapa hal yang menjadi titik penekanan peningkatan budaya literasi antara lain dasar hukum kebijakan, masalah ketersediaan koleksi buku, hingga jumlah perpustakaan maupun pustakawan.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) E Aminudin Azis mengatakan, ketersediaan buku menjadi salah satu penghambat budaya literasi di Indonesia.

Pasalnya, kata dia, standar buku yang ada di Indonesia masih belum sesuai dengan standar UNESCO.

"Minimal tiga buku baru setahun untuk satu anak. Walaupun buku itu isinya juga harus sesuai yang diminati anak," kata dia.

Namun kecenderungannya, kata dia, saat ini justru buku yang diberikan kepada anak adalah buku yang menurut orangtuanya bagus.

Padahal, belum tentu anak menyukai buku yang direkomendasikan orangtuanya tersebut.

"Buku-buku nonteks pun di sini belum jadi prioritas," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com