Kompas.com - 20/05/2021, 18:02 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi IX DPR tetap melanjutkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan mitra kerjanya yaitu Komnas KIPI dan PT Bio Farma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/5/2021).

Awalnya, Komisi IX menjadwalkan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito, Komnas KIPI dan PT Bio Farma.

Namun, Menkes dan Kepala BPOM berhalangan hadir sehingga mereka diwakili oleh pejabat instansi.

"Terjadwal hari ini kita rapat dengan Kemenkes dan BPOM dan juga direktur Bio Farma dan KIPI. Kemudian ada surat masuk dari Kemenkes yang menyatakan bahwa Menkes di luar kota. Hari ini berada di Denpasar, Bali, dan dari BPOM tidak terlalu jauh, kami dikirim satu surat permohonan izin berhalangan hadir," kata Ketua Komisi IX Felly E. Runtuwene dalam RDP yang disiarkan kanal YouTube DPR RI, Kamis.

Baca juga: Sayangkan Menkes dan Kepala BPOM Tak Hadiri Rapat, Komisi IX: Jangan Kebiasaan Terulang Lagi

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR Elva Hartati mengatakan, kehadiran Menkes dan Kepala BPOM sangat penting dalam rapat hari ini agar kesimpulan rapat dapat mengambil kebijakan.

Oleh karenanya, ia mengusulkan agar rapat tersebut ditunda.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Karena nantinya untuk mengambil kebijakan, mungkin tidak bisa juga (kalau Menkes dan Kepala BPOM tidak hadir), ketua. Oleh sebab itu, saya juga mohon rapat ini tidak dilanjutkan," kata Elva.

Senada dengan Elva, anggota Komisi IX M. Yahya Zaini mengatakan, ketidakhadiran Menkes dan Kepala BPOM dalam rapat merupakan tradisi yang buruk.

Baca juga: WNI dari India Bayar Orang agar Lolos Karantina, Pimpinan Komisi IX: Membahayakan Seluruh Rakyat

Sebab, kata dia, alasan Menkes dan Kepala BPOM untuk tidak hadir dalam rapat kerja hari ini, tidak terlalu mendesak.

"Kalau rapat memang ada alasan yang urgent yang dapat diterima, itu masih bisa ditunda pada kesempatan yang lain. Tetapi kalau dasar alasan pertimbangan yang tidak rasional dan tidak masuk akal, ini merupakan pengalaman yang jelek dan buruk bagi kehidupan berkonstitusi kita," ujar Yahya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri: Data Vaksinasi Covid-19 Harus Bersumber dari NIK Dukcapil

Kemendagri: Data Vaksinasi Covid-19 Harus Bersumber dari NIK Dukcapil

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Eks Plt Sekda DKI Sri Haryati

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Eks Plt Sekda DKI Sri Haryati

Nasional
Periksa 4 Saksi dari BPKD DKI, KPK Dalami Pengelolaan Keuangan untuk Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa 4 Saksi dari BPKD DKI, KPK Dalami Pengelolaan Keuangan untuk Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Pimpinan Komisi II: Pemda Harus Perkuat Tim Testing dan Tracing, Bisa Gandeng Calon Perawat

Pimpinan Komisi II: Pemda Harus Perkuat Tim Testing dan Tracing, Bisa Gandeng Calon Perawat

Nasional
RANHAM Diharapkan Jadi Acuan Pemenuhan Hak Asasi Kelompok Rentan

RANHAM Diharapkan Jadi Acuan Pemenuhan Hak Asasi Kelompok Rentan

Nasional
Baliho Airlangga Marak Saat Pandemi Tuai Kritik, Golkar: Itu Hasil Rapimnas dan Rakernas

Baliho Airlangga Marak Saat Pandemi Tuai Kritik, Golkar: Itu Hasil Rapimnas dan Rakernas

Nasional
BKN Siapkan Argumentasi Hukum Lawan Putusan Ombudsman soal TWK

BKN Siapkan Argumentasi Hukum Lawan Putusan Ombudsman soal TWK

Nasional
Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Obat Pasien Covid-19 Langka

Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Obat Pasien Covid-19 Langka

Nasional
Menkes Sebut Kebutuhan Oksigen Meningkat 2.000 Ton per Hari Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Menkes Sebut Kebutuhan Oksigen Meningkat 2.000 Ton per Hari Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Maraknya Baliho Jadi Sorotan, Petinggi Parpol Diminta Rem karena Rakyat Sedang Sulit

Maraknya Baliho Jadi Sorotan, Petinggi Parpol Diminta Rem karena Rakyat Sedang Sulit

Nasional
Menlu: Varian Delta Dominasi Penyebaran Virus Corona di Dunia, Termasuk Indonesia dan AS

Menlu: Varian Delta Dominasi Penyebaran Virus Corona di Dunia, Termasuk Indonesia dan AS

Nasional
Menlu Tegaskan Konsistensi RI di Konflik Myanmar dan Soroti Lambatnya Implementasi Konsensus ASEAN

Menlu Tegaskan Konsistensi RI di Konflik Myanmar dan Soroti Lambatnya Implementasi Konsensus ASEAN

Nasional
Firli Berharap Pegawai KPK Jadi Pelopor Bela Negara

Firli Berharap Pegawai KPK Jadi Pelopor Bela Negara

Nasional
TNI Serahkan Mesin Pesawat CASA Angkatan Pertahanan Papua Nugini yang Berhasil Diperbaiki

TNI Serahkan Mesin Pesawat CASA Angkatan Pertahanan Papua Nugini yang Berhasil Diperbaiki

Nasional
Vonis Rizieq Dikuatkan di Tingkat Banding, Kuasa Hukum: Kami Syukuri dan Jalani dengan Sabar

Vonis Rizieq Dikuatkan di Tingkat Banding, Kuasa Hukum: Kami Syukuri dan Jalani dengan Sabar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X