Kompas.com - 20/05/2021, 16:28 WIB
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2020). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAMantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, Laode M Syarif mengatakan, semestinya hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) disampaikan secara terbuka atau transparan pada para pegawai KPK.

Hal itu disampaikan Laode menanggapi pernyataan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian yang menyebut bahwa TWK merupakan tes akademik.

"Academic integrity, saya sepakat, oleh karena itu maka hasilnya harus diberikan pada orang yang ikut tes. Saya ini dosen, kalau ada orang yang tidak lulus kita berikan hasilnya supaya dia tahu di bagian mana ia tidak lulus," kata Laode dalam tayangan Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu (19/5/2021) malam.

Baca juga: Akui Tak Terlibat dalam Materi TWK, KPK: BKN yang Kembangkan

Selain itu, Laode menyebut bahwa semua insan KPK tidak sepakat jika ada orang-orang di dalam lembaga antirasuah itu yang memiliki paham radikal.

Oleh karena itu, jika asesmen TWK digunakan untuk mencari tahu apakah seseorang memiliki pemikiran ke arah itu, harus disampaikan secara terbuka.

"Make it open, saya yakin tidak ada 1 pun orang di KPK yang setuju ada pegawai yang radikal, atau alirannya tidak jelas," ucap dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jika hasil TWK tidak disampaikan secara terbuka pada para pegawai yang tak lolos, menurut dia, tes itu tidak bisa disebut sebagai tes akademik.

"Kalau saya sih itu bukan akademik itu, akademik itu adalah dibertitahukan ketidaklulusannya di bagian mana," kata Laode.

Diberitakan sebelumnya Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menyebutkan bahwa TWK adalah tes akademik.

Baca juga: KSP Sebut TWK Tes Akademik Tak Mungkin Dirancang untuk Membuang Orang

Donny menegaskan, dalam tes tersebut prinsip subyektifitas menjadi hal utama yang harus dicapai baik oleh si pembuat tes dan pihak yang berkepentingan dalam pengadaan tes itu.

Oleh karena itu, menurut Donny, TWK tidak mungkin berisi soal titipan yang dirancang untuk menyingkirkan seseorang.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya dan Kepala BPBD Kolaka Timur Terkait Suap

KPK Tahan Bupati Andi Merya dan Kepala BPBD Kolaka Timur Terkait Suap

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
WHO Ingatkan RI Belum Keluar dari Bahaya Covid-19 meski Kasus Turun

WHO Ingatkan RI Belum Keluar dari Bahaya Covid-19 meski Kasus Turun

Nasional
Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD yang Terjaring OTT Tiba di KPK

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD yang Terjaring OTT Tiba di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.