Sayangkan Menkes dan Kepala BPOM Tak Hadiri Rapat, Komisi IX: Jangan Kebiasaan Terulang Lagi

Kompas.com - 20/05/2021, 17:36 WIB
Ilustrasi : Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009) KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi : Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito tak menghadiri rapat kerja dan dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR, Kamis (20/5/2021) siang.

Atas hal tersebut, Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene menyayangkannya.

Padahal, sesuai agenda, rapat tersebut meminta kehadiran Menteri Kesehatan, BPOM, PT Bio Farma dan Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI).

"Menteri Kesehatan tidak dapat menghadiri rapat tersebut karena bertepatan dengan pembahasan program kerja dan anggaran Kemenkes Tahun Anggaran 2022 yang bertempat di luar kota beserta jajaran kementerian kesehatan," kata Felly saat membacakan surat dari Kemenkes, dalam rapat yang dipantau secara daring, Kamis.

Baca juga: Pimpinan Komisi IX DPR Minta Pemerintah Jelaskan Penyebab Pria di Jakarta Meninggal Usai Disuntik Vaksin AstraZeneca

Tidak hadirnya Menkes kemudian diwakili oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes Slamet.

Sementara itu, Kepala BPOM Penny Lukito yang juga berhalangan hadir diwakili oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Reri Indriani.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Atas ketidakhadiran tersebut, Felly meminta kejadian serupa tidak terulang kembali.

Ia meminta agar Menkes dan Kepala BPOM hadir karena membahas kinerja di kementerian dan lembaga tersebut.

"Rapat-rapat berikutnya tentunya beda. Kami tentunya harus meminta Pak Menteri sendiri yang harus hadir. Jangan kebiasaan yang seperti ini terulang lagi. Sudah beberapa kali memang Pak Menteri tidak ada," ujarnya.

Baca juga: Anggota Komisi IX: Wajar Kita Larang Masuk WNA, Hal yang Sama Pernah Kita Rasakan

Adapun rapat tersebut sedianya mengagendakan tiga hal yaitu Perkembangan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 termasuk strategi Pemerintah untuk ketersediaan Vaksin Covid-19.

Kedua, keamanan dan efektivitas Vaksin Covid-19 yang digunakan dalam Program Vaksinasi. Ketiga, Penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

Tidak hadirnya Menkes dan Kepala BPOM pun membuat sejumlah anggota Komisi IX menyarankan agar rapat ditunda.

Akan tetapi, dengan berbagai pertimbangan, rapat itu pun dilanjutkan dan mendengarkan pemaparan dari PT Bio Farma dan Komnas KIPI.

"Dengan disampaikannya anggota yang hadir secara fisik maupun virtual, saya mohon maaf untuk Kemenkes dan BPOM apa yang diminta untuk pimpinan dan anggota, kami hanya bisa melanjutkan rapat dengar mendengar dari undangan lain yang hadir yaitu Bio Farma dan Komnas KIPI," tutur Felly.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Nasional
5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Nasional
ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Nasional
Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Nasional
Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Nasional
Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Nasional
Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Nasional
Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Nasional
Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Nasional
Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Nasional
Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

Nasional
Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X