Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Akui Testing dan Tracing Covid-19 Indonesia Masih Sangat Kurang

Kompas.com - 20/05/2021, 16:31 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pelaksanaan pemeriksaan (testing) dan pelacakan kontak erat (tracing) Covid-19 di Indonesia masih sangat kurang.

Presiden menyebutkan, apabila menggunakan standar yang ditetapkan WHO, testing dan tracing di Indonesia masih terbatas.

"Indikator pengendalian pandemi itu apa sih? Testing, tracing, treatment. Yang dua ini testing dan tracing kita agak lemah. Testing sangat kurang dan tracing juga sangat kurang," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (20/5/2021).

Baca juga: Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Jokowi menjelaskan, berdasarkan standar WHO, apabila testing baik maka statusnya ditulis memadai.

Apabila lumayan baik, maka statusnya sedang.

"Kalau testing dan tracing tidak baik namanya terbatas. Nah (Indonesia) ini masih terbatas. Testing terbatas tracing juga terbatas. Ini yang harus diperbaiki sehingga statusnya bisa menjadi sedang dan bisa naik lagi jadi memadai," tutur Jokowi.

Di sisi lain, dia menambahkan, pelaksanaan treatment atau perawatan pasien yang tertular Covid-19 sudah baik.

"Treatment sudah memadai tapi yang dua itu tadi hati-hat," tambahnya.

Baca juga: Epidemiolog: Vaksinasi Tepat untuk Jangka Pendek, tapi Tracing Jauh Lebih Penting

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta pelaksanaan testing atau pemeriksaan Covid-19 dilakukan sebanyak-banyaknya.

Menurut Budi, tidak perlu takut dengan hasil testing yang menunjukkan kasus positif Covid-19. Sebab kondisi tersebut justru dapat mendeteksi pergerakan mutasi varian baru virus corona.

"Tacing 15 kontak erat dalam waktu 72 jam dan testing kalau bisa dilalukan sebanyak-banyaknya. Tidak usah takut kelihatan banyak (kasusnya) sebab itu lebih baik karena kita bisa mendeteksi pergerakan mutasi baru," ujar Budi dalam konferensi pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/5/2021).

Budi melanjutkan, badan kesehatan dunia (WHO) telah memberikan pedoman bahwa untuk setiap unit terkecil harus minimal 1 per 1000 orang ditesting per minggu.

Jika jumlah seluruh penduduk Indonesia sekitar 270.000, maka dalam sehari setidaknya ada 40.000 orang diperiksa. Dalam sepekan, idealnya ada 280.000 orang yang diperiksa.

Baca juga: Menko PMK Minta Masyarakat Tak Takut Saat Petugas Tracing Datang untuk Tes Covid-19

"Itu yang berlaku di seluruh unit-unit terkecil baik kabupaten, kota dan provinsi. Sekali lagi dipastikan tracing harus jalan," tegas Budi.

Dia menekankan, yang diperiksa sebenarnya adalah orang-orang yang merupakan kontak erat dari orang yang positif Covid-19.

Atau dengan kata lain menggunakan pendekatan testing epidemiologi. Sehingga, jika ada individu yang diduga terpapar Covid-19 harus dipastikan.

"Ini kami tekankan, sebab suka tidak suka mutasi varian baru itu sudah masuk Indonesia," tegas Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com