[POPULER NASIONAL] 5 Pimpinan KPK Dilaporkan ke Ombudsman | Mahfud MD Sebut Ada 10 Korupsi Besar di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Informasi mengenai dilaporkannya lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) paling banyak dicari oleh para pembaca Kompas.com pada Rabu (19/5/2021).

Kelima pimpinan KPK itu ialah Ketua KPK Firli Bahuri beserta keempat wakilnya yakni Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Alexander Marwata, dan Nawawi Pomolango.

Kelimanya dilaporkan ke Ombudsman atas dugaan malaadministrasi mengenai pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan yang hasilnya tak meloloskan 75 pegawai KPK yang tengah menjalani proses alih status kepegawaian KPK menjadi ASN.

Artikel tentang dilaporkannya kelima pimpinan KPK itu pun menjadi berita terpopuler di desk nasional Kompas.com.

Selain itu, artikel yang berisikan pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD tentang 10 kasus korupsi besar di Papua juga menarik perhatian para pembaca Kompas.com.

Artikel tersebut juga masuk ke dalam deretan berita populer di desk nasional Kompas.com.

Berikut paparannya:

1. 5 Pimpinan KPK Dilaporkan ke Ombudsman

Semua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan ke Ombudsman RI atas dugaan malaadministrasi pada proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Pelaporan dilakukan oleh 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus atau Tak Memenuhi Syarat (TMS) dalam asesmen TWK tersebut.

"Pimpinan KPK menambahkan metode alih status pegawai KPK bukan hanya melalui pengangkatan, tetapi juga melalui pengujian," jelas perwakilan pegawai KPK, Sujanarko, saat ditemui di Kantor Ombudsman RI, Rabu (19/5/2021), dikutip dari Tribunnews.com.

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi KPK ini menjelaskan, metode tersebut tidak sesuai dengan aturan KPK.

Selengkapnya baca juga: 5 Pimpinan KPK Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Ada Malaadministrasi Proses TWK

2. Mahfud MD Sebut Ada 10 Korupsi Besar di Papua

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan pemerintah sudah mendapatkan 10 kasus korupsi besar yang terjadi di Papua.

Mahfud menekankan, pemerintah akan segera melakukan penindakan hukum terhadap kasus tersebut.

“Kita sudah punya 10 kasus korupsi besar yang juga ini akan dilakukan penegakan hukum terhadap mereka,” kata Mahfud dalam konferensi pers, Rabu (19/5/2021).

Temuan itu didapat Mahfud melalui berbagai laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Selengkapnya baca juga: Dapat Laporan dari BPK dan BIN, Mahfud Sebut Ada 10 Korupsi Besar di Papua