Saat Eks Pimpinan KPK Sebut Tes Wawasan Kebangsaan Aneh dan Tidak Adil

Kompas.com - 18/05/2021, 08:25 WIB
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017). KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGLogo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menjadi sorotan publik. Kritik dilontarkan oleh pegiat anti-korupsi, akademisi hingga pimpinan KPK.

TWK merupakan bagian dalam proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Namun materi soal TWK dianggap janggal tidak relevan isu pemberantasan korupsi dan berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

Daftar pertanyaan yang beredar memuat soal sikap individu terhadap doa kunut, LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) hingga pertanyaan bersifat privat seperti status pernikahan dan permintaan lepas jilbab.

Baca juga: Kejanggalan Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK yang Jadi Sorotan...

Kemudian, pimpinan KPK mengeluarkan surat keputusan (SK) yang membebastugaskan pegawai yang tak lolos TWK.

Presiden Joko Widodo telah meminta hasil TWK tidak dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai KPK. Namun, belum ada sikap resmi dari Pimpinan KPK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kejanggalan pertanyaan hingga tak adil

Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo menilai ada kejanggalan dalam materi pertanyaan TWK. Menurut Agus, seharusnya materi soal TWK tidak berbeda dengan tes ASN lainnya.

“Kan itu enggak boleh kemudian khusus untuk pegawai KPK yang mau jadi ASN kemudian tesnya dibedakan, sudah berbeda, kemudian kabarnya materinya sangat aneh,” kata Agus dalam acara bertajuk Menelisik Pelemahan KPK Melalui Pemberhentian 75 Pegawai, Senin (17/4/2021).

Baca juga: Respons Pimpinan, Dewas dan Pegawai KPK atas Sikap Jokowi soal Polemik TWK

Ia mendesak Komisi ASN (KASN) terlibat untuk menelusuri dan menjelaskan isi materi soal TWK yang sudah beredar di media sosial.

“Saya dalam hal ini sangat minta Komisi ASN kemudian bisa bisa turun tangan untuk menjelaskan permasalahan ini,” kata Agus.

Kritik lainnya dilontarkan oleh mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Ia menduga, 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat TWK memang disaring dengan cara yang tidak adil.

Selama menjabat, Saut berpandangan, 75 pegawai KPK tersebut sudah memiliki ideologi Pancasila yang tidak perlu diragukan.

Menurutnya, 75 pegawai itu sudah mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya.

“75 orang ini disaring dengan cara-cara yang tidak fair (adil), Pak Agus (Mantan Ketua KPK) juga mengingatkan KASN harus turun tangan. Ideologi mereka lebih Pancasila dari rata-rata penduduk Indonesia itu terbukti kok dalam kehidupan sehari-hari di rumahnya,” ujar Saut dalam diskusi virtual, Senin (17/5/2021).

Baca juga: Saat Jokowi Tolak TWK Jadi Dasar Pemberhentian 75 Pegawai KPK...

Sejumlah nama pegawai KPK yang diketahui tidak lolos TWK antara lain, penyidik Novel Baswedan, Andre Nainggolan, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Herry Muryanto, hingga Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi Giri Suprapdiono.

Sementara itu, mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas meminta Ketua KPK Firli Bahuri untuk mengadakan diskusi terbuka.

Busyro menjelaskan, diskusi terbuka itu untuk membahas dinamika yang terjadi di KPK, terutama terkait hasil TWK para pegawai KPK.

"Ayo kita dialog secara terbuka dan undang wartawan. Undang wartawan biar publik, masyarakat, bisa mengetahui lewat pemberitaan," kata Busyro dalam konferensi pers virtual melalui akun YouTube Sahabat ICW, Senin (17/5/2021).

Baca juga: Materi TWK Pegawai KPK Dinilai Aneh, Agus Raharjo Minta KASN Turun Tangan

Kemudian, mantan pimpinan KPK lainnya, Adnan Pandupraja dan M Jasin juga meminta Dewan Pengawas (Dewas) KPK tidak tinggal diam dan mengajak para mantan komisioner berdiskusi.

Jasin mendesak Dewas KPK untuk menyampaikan hasil pengawasan internal kepada publik.

“Harus ada konferensi pers yang berkaitan dengan tugas-tugas dia untuk pengawasan internal, kalau betul ini melanggar, misalnya melanggar hukum, kode etik, kinerjanya yang rendah, dan lain sebagainya,” ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Nasional
Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Nasional
5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Nasional
ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Nasional
Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Nasional
Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Nasional
Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Nasional
Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Nasional
Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Nasional
Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Nasional
Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X