Kompas.com - 18/05/2021, 08:25 WIB
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017). KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGLogo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017).

Kritik lainnya dilontarkan oleh mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Ia menduga, 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat TWK memang disaring dengan cara yang tidak adil.

Selama menjabat, Saut berpandangan, 75 pegawai KPK tersebut sudah memiliki ideologi Pancasila yang tidak perlu diragukan.

Menurutnya, 75 pegawai itu sudah mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya.

“75 orang ini disaring dengan cara-cara yang tidak fair (adil), Pak Agus (Mantan Ketua KPK) juga mengingatkan KASN harus turun tangan. Ideologi mereka lebih Pancasila dari rata-rata penduduk Indonesia itu terbukti kok dalam kehidupan sehari-hari di rumahnya,” ujar Saut dalam diskusi virtual, Senin (17/5/2021).

Baca juga: Saat Jokowi Tolak TWK Jadi Dasar Pemberhentian 75 Pegawai KPK...

Sejumlah nama pegawai KPK yang diketahui tidak lolos TWK antara lain, penyidik Novel Baswedan, Andre Nainggolan, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Herry Muryanto, hingga Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi Giri Suprapdiono.

Sementara itu, mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas meminta Ketua KPK Firli Bahuri untuk mengadakan diskusi terbuka.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Busyro menjelaskan, diskusi terbuka itu untuk membahas dinamika yang terjadi di KPK, terutama terkait hasil TWK para pegawai KPK.

"Ayo kita dialog secara terbuka dan undang wartawan. Undang wartawan biar publik, masyarakat, bisa mengetahui lewat pemberitaan," kata Busyro dalam konferensi pers virtual melalui akun YouTube Sahabat ICW, Senin (17/5/2021).

Baca juga: Materi TWK Pegawai KPK Dinilai Aneh, Agus Raharjo Minta KASN Turun Tangan

Kemudian, mantan pimpinan KPK lainnya, Adnan Pandupraja dan M Jasin juga meminta Dewan Pengawas (Dewas) KPK tidak tinggal diam dan mengajak para mantan komisioner berdiskusi.

Jasin mendesak Dewas KPK untuk menyampaikan hasil pengawasan internal kepada publik.

“Harus ada konferensi pers yang berkaitan dengan tugas-tugas dia untuk pengawasan internal, kalau betul ini melanggar, misalnya melanggar hukum, kode etik, kinerjanya yang rendah, dan lain sebagainya,” ucapnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Interpol Terbitkan Red Notice Buronan Harun Masiku

KPK: Interpol Terbitkan Red Notice Buronan Harun Masiku

Nasional
UPDATE 30 Juli: Ada 278.546 Pasien Suspek Covid-19

UPDATE 30 Juli: Ada 278.546 Pasien Suspek Covid-19

Nasional
UPDATE 30 Juli: Jawa Barat Tempati Posisi Tertinggi Penambahan Kasus Harian Covid-19

UPDATE 30 Juli: Jawa Barat Tempati Posisi Tertinggi Penambahan Kasus Harian Covid-19

Nasional
UPDATE: 252.184 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 46,02 Persen

UPDATE: 252.184 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 46,02 Persen

Nasional
POGI: 45 Dokter Obstetri dan Ginekologi Meninggal Dunia akibat Covid-19

POGI: 45 Dokter Obstetri dan Ginekologi Meninggal Dunia akibat Covid-19

Nasional
UPDATE 30 Juli: Tambah 1.759, Kasus Kematian Covid-19 Capai 92.311

UPDATE 30 Juli: Tambah 1.759, Kasus Kematian Covid-19 Capai 92.311

Nasional
Menaker Minta Perusahaan Serahkan Data Pekerja yang Dapat BSU ke BPJS Ketenagakerjaan

Menaker Minta Perusahaan Serahkan Data Pekerja yang Dapat BSU ke BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
UPDATE 30 Juli: Tambah 44.550, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 2.730.720 Orang

UPDATE 30 Juli: Tambah 44.550, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 2.730.720 Orang

Nasional
UPDATE 30 Juli: Ada 549.343 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 30 Juli: Ada 549.343 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Tambah 41.168, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.372.374 Orang

UPDATE: Tambah 41.168, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.372.374 Orang

Nasional
Sengketa Hasil PSU Pilkada Kalsel, MK Tolak Gugatan Denny Indrayana-Difriadi

Sengketa Hasil PSU Pilkada Kalsel, MK Tolak Gugatan Denny Indrayana-Difriadi

Nasional
Merasa Difitnah Dalangi Unjuk Rasa, Demokrat Jawa Barat Laporkan Wamendes ke Polisi

Merasa Difitnah Dalangi Unjuk Rasa, Demokrat Jawa Barat Laporkan Wamendes ke Polisi

Nasional
Bolehkah Dosis Kedua Vaksin Covid-19 Diberikan Lebih Cepat atau Terlambat?

Bolehkah Dosis Kedua Vaksin Covid-19 Diberikan Lebih Cepat atau Terlambat?

Nasional
Moeldoko Dinilai Tak Perlu Ancam Pidana ICW

Moeldoko Dinilai Tak Perlu Ancam Pidana ICW

Nasional
Soal Agama Baha'i, YLBHI Tegaskan Semua Penganut Dapat Pengakuan dan Perlindungan Sama

Soal Agama Baha'i, YLBHI Tegaskan Semua Penganut Dapat Pengakuan dan Perlindungan Sama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X