Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Kedatangan WN China, PAN: Protes Masyarakat Seakan Tak Didengar Pemerintah

Kompas.com - 17/05/2021, 15:23 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengkritik pemerintah terkait masih datangnya warga negara asing (WNA) asal China di tengah situasi pandemi Covid-19.

Dengan kejadian itu, Saleh menilai pemerintah seolah tidak mendengarkan protes dan penolakan masyarakat terkait pemberian izin masuknya Warga Negara (WN) China yang akan bekerja di Indonesia di tengah pandemi.

"Sangat disayangkan, protes dan penolakan masyarakat seakan tidak didengar oleh pemerintah. Semakin ditolak, malah semakin banyak yang datang. Bahkan, sekali penerbangan bisa membawa ratusan rombongan," kata Saleh dalam keterangannya, Senin (17/5/2021).

Saleh mengkhawatirkan, kedatangan WN China tersebut berpotensi membawa virus corona. Terlebih, lanjut dia, masuknya WN China dalam kepentingan bekerja di Indonesia atau menjadi Tenaga Kerja Asing (TKA)

Ketua Fraksi PAN DPR ini juga melihat peristiwa masuknya WN China patut dipertanyakan apabila benar untuk tujuan bekerja.

Baca juga: 110 TKA China Disebut Masuk Indonesia di Hari Pertama Lebaran, KSPI: Keadilan Tidak Ada

Pasalnya, ia sendiri menyadari saat ini banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pekerja dalam negeri yang dirumahkan akibat adanya Covid-19.

"Mengapa pekerjaan yang tersedia tidak diprioritaskan bagi WNI? Apa sih jenis pekerjaan yang mesti membutuhkan TKA China? Kementerian tenaga kerja perlu terbuka terkait masalah ini," ujarnya.

Selain itu, Saleh juga mempertanyakan jawaban Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait kedatangan TKA China.

Menurutnya, jawaban Kemenhub yang menyatakan kedatangan TKA China dengan pesawat reguler, dan kemudian diubah dengan menyatakan menggunakan pesawat carter dinilai tidak tepat.

"Persoalannya bukanlah jenis pesawat yang mereka pakai. Tetapi, mengapa TKA asal China ini masih terus-terusan diperbolehkan masuk? Mau pakai pesawat reguler, pesawat carter, atau pesawat pribadi sekalipun tetap dipertanyakan masyarakat," jelasnya.

Baca juga: WN China Boleh Masuk Indonesia Sementara Mudik Dilarang, Pengamat: Pemerintah Pilih Kasih

Saleh berpendapat, masyarakat berharap agar kedatangan TKA China dihentikan terlebih dahulu. Ia menuturkan, kedatangan TKA China baru dapat dipikirkan kembali ketika pandemi sudah selesai.

"Adapun pekerjaan yang mungkin perlu dilanjutkan, bisa saja diberikan kepada pekerja lokal. Saya yakin, pekerja WNI bisa mengerjakannya," ucapnya.

Lebih lanjut, Saleh meminta pemerintah menghitung ulang untung rugi menggunakan TKA di Indonesia.

Sebab, selama ini ia belum pernah mendengar bahwa kedatangan TKA tersebut meningkatkan pemasukan negara.

"Setidaknya, saya belum pernah membaca laporan bahwa mereka berkontribusi dalam meningkatkan APBN," tuturnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com