Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Lebaran dari Markas Satgas Covid-19...

Kompas.com - 13/05/2021, 11:55 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bagi Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, Lebaran 1442 Hijriah merupakan tahun kedua yang dihabiskan di Graha Badan Penanggulangan Bencana (BNPB).

Selama dua tahun terakhir, kantor tersebut juga sekaligus sebagai markas Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

“Tidak ada yang pulang. Kita takbiran di kantor, besoknya sholat Id di lantai 15. Tolong atur, batasi jamaah,” Doni Monardo sebagaimana dituturkan tenaga ahli BNPB, Egy Massadiah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/5/2021).

Pesan itu ditujukan kepada tim kerja lantai 10, Graha BNPB tempat Doni berkantor.

Secara protokol, kondisi itu relatif bukan hal baru.

Baca juga: Jokowi Shalat Id di Istana Bogor, Anggota Paspampres Bertindak sebagai Imam dan Khatib

Sebab, kegiatan yang sama pernah dilakukan saat Lebaran tahun lalu. Kamis ini, shalat Id di kantor yang kedua dalam suasana pandemi.

Pada Kamis pagi, sekitar 20-an orang melakukan shalat Id di lantai 15 Graha BNPB, tepatnya di Auditorium Sutopo Purwo Nugroho.

Mereka termasuk Sestama BNPB Lilik Kurniawan, Karo Hukum Zaherman, Karo Umum Andi Eviana, Kolonel Czi Budi Irawan, dan Kolonel Arh Hasyim Lalhakin.

Bertindak sebagai imam dan khatib, Ustadz Prof. Dr. Muslihun Ihsan, MM.

Auditorium Sutopo Purwo Nugroho yang berkapasitas 500 orang, lengang dengan jumlah jamaah yang hanya 20-an orang.

Meski demikian, peserta shalat Id tampak khusyuk.

Mungkin dalam hati masing-masing dari mereka ada yang terasa kurang karena ketidakhadiran anggota keluarga.

Baca juga: Shalat Id di Rumah Dinas Bareng Keluarga, Ketua DPR Ingatkan Berbagi Kebahagiaan di Masa Pandemi

Menurut Egy Massadiah, pada Lebaran tahun lalu justru jumlah jemaah lebih sedikit, yakni 10 orang.

Usai shalat Id, khatib berkhotbah. Khatib berdiri di atas mimbar yang telah dipasangi dinding aklirik tembus pandang, demi menjaga paparan droplet saat khotbah.

Materi yang disampaikan seputar hakikat Idul Fitri dikaitkan dengan momentum pandemi.

Jika dihitung, maka prosesi shalat Idul Fitri di kantor BNPB tak lebih dari 25 menit.

Lagi-lagi, pendek dan singkatnya waktu tadi merupakan bagian dari protokol kesehatan, yakni tidak lama-lama berkumpul.

Usai ibadah, menu “wajib” Lebaran, yakni ayam-opor telah terhidang di ruang Multi Media lantai 10.

Menu ditambah lauk rendang spesial kiriman mantan Sestama BNPB, Harmensyah.

Rombongan jamaah shalat Id yang sedikit itu makan bersama, setelah sebelumnya saling bermaaf-maafan secara jarak-jauh (tidak saling bersalaman).

Jika Anda berpikir, usai makan bubar, keliru. Sebab, Ketua Satgas, Doni Monardo melanjutkannya dengan kerja lagi.

Baca juga: Wapres: Selamat Idul Fitri, Mari Melanjutkan Perjuangan Keluar dari Pandemi

Kali ini ia melakukan pantauan dan menerima laporan. Utamanya laporan di daerah-daerah yang berpotensi terjadi lonjakan kasus, berdasar tren yang dihimpun tim data Satgas Covid-19.

“Perketat lalu-lintas manusia di penyeberangan Bakauheni – Merak. Sekalipun sudah mengantongi surat swab, harus dicek lagi secara cermat dan seksama. Tidak ada pengecualian. Jika positif, langsung dikarantina,” demikian instruksi Doni.

Setelah itu, Doni menghubungi anggota Satgas di berbagai daerah untuk tidak lengah, tidak mengendorkan pengawasan dan pengendalian pergerakan manusia.

Angan-angan usai shalat langsung pulang ke rumah pun pupus karena harus kembali tenggelam dalam rapat koordinasi terbatas di lantai 10.

Namun, semua memakluminya. Sebab justru hari-hari ini merupakan momentum krusial penentu naik-tidaknya grafik paparan Covid-19.

Bahwa diprediksi angka paparan Covid-19 naik setelah Idul Fitri, itu sebuah keniscayaan. Akan tetapi, tetap harus dilakukan segala upaya untuk bisa menekan angka lonjakan.

Doni mengarahkan anggota Satgas Covid-19 di berbagai daerah, untuk tidak segan-segan menerapkan lockdown skala mikro.

Dia mencontohkan lockdown mikro yang dilakukan oleh seorang tokoh masyarakat bernama Ali, di Jambi.

Arahan Doni, jika satu RT/RW ada lebih dari lima orang atau sejumlah rumah yang isinya terpapar covid, maka segera lakukan lockdown di RT/RW tersebut.

Semua pihak harus segera mengawasi, mendukung, dan memastikan lockdown berlangsung tertib dan baik. Termasuk jaminan pasokan logistik.

Kata kunci mengendalikan Covid-19, tidak berubah: patuhi protokol kesehatan. Baik di musim libur atau di hari biasa, baik di rumah maupun di tempat ibadah, baik di tempat kerja ataupun di tempat wisata.

Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun.

“Kita memang harus terus cerewet. Sekali lagi, tidak masalah kita dianggap cerewet, karena tujuan kita adalah agar korban corona tidak berderet-deret,” tegas Doni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com