Tinjau Bandara Soekarno-Hatta, Puan Minta Deteksi Covid-19 Diperketat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meninjau Bandara Soekarno-Hatta jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, pada Rabu (12/5/2021).

Dalam kesempatan itu, Puan menekankan soal pengetatan pengawasan mobilitas masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"DPR RI menaruh perhatian besar kepada kondisi bandara-bandara kita agar tidak terjadi kecolongan pergerakan penularan Covid-19 dari bandara," kata Puan, dikutip dari keterangan pers, Rabu (12/5/2021).

Baca juga: Satgas Imbau Masyarakat di Zona Merah dan Oranye Tidak Silaturahmi secara Fisik

Puan meminta deteksi Covid-19 melalui tes usap atau swab PCR dan rapid antigen diperketat. Kemudian ia juga meminta protokol kesehatan diterapkan secara disiplin.

"Kedisiplinan protokol kesehatan ini harus terus dilakukan sampai kita benar-benar selesai pandemi, nukan hanya dalam rangka hari raya," ujarnya.

Puan juga berpesan kepada petugas tes Covid-19 dan petugas di posko karantina agar kasus penggunaan alat tes bekas, seperti di Bandara Kualanamu, tidak terulang.

Lebih lanjut, politisi PDI-P itu menekankan pentingnya tracing dan pengawasan terhadap penumpang dari luar negeri.

Baca juga: Cegah Covid-19, Satgas: Jangan Silaturahmi secara Fisik Saat Lebaran

Penumpang dari luar negeri harus dipastikan menjalani karantina di hotel atau tempat karantina yang telah ditunjuk.

Sebab, saat ini ia menilai masyarakat menganggap pemerintah tidak adil, karena melarang mudik, tetapi mengizinkan warga negara asing masuk ke Indonesia.

"Pemerintah harus peka, dan perlu disinergikan aturan antara kementerian/lembaga yang berbeda dan bisa menimbulkan kebingungan atau kecemburuan di lapangan," tutur dia.

Baca juga: Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Adapun pemerintah melarang mudik Lebaran sejak Kamis (6/5/2021) hingga Senin (17/5/2021). Presiden Joko Widodo mengatakan, larangan ini berlaku untuk seluruh masyarakat.

"Pada lebaran kali ini pemerintah memutuskan melarang mudik bagi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta, dan seluruh masyarakat," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/4/2021).