Tinjau Bandara Soekarno-Hatta, Puan Minta Deteksi Covid-19 Diperketat

Kompas.com - 12/05/2021, 18:33 WIB
Ketua DPR Puan Maharani saat meninjau pengawasan kebijakan larangan mudik Lebaran 2021 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (12/5/2021). Dokumentasi Tim Puan MaharaniKetua DPR Puan Maharani saat meninjau pengawasan kebijakan larangan mudik Lebaran 2021 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (12/5/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meninjau Bandara Soekarno-Hatta jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, pada Rabu (12/5/2021).

Dalam kesempatan itu, Puan menekankan soal pengetatan pengawasan mobilitas masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"DPR RI menaruh perhatian besar kepada kondisi bandara-bandara kita agar tidak terjadi kecolongan pergerakan penularan Covid-19 dari bandara," kata Puan, dikutip dari keterangan pers, Rabu (12/5/2021).

Baca juga: Satgas Imbau Masyarakat di Zona Merah dan Oranye Tidak Silaturahmi secara Fisik

Puan meminta deteksi Covid-19 melalui tes usap atau swab PCR dan rapid antigen diperketat. Kemudian ia juga meminta protokol kesehatan diterapkan secara disiplin.

"Kedisiplinan protokol kesehatan ini harus terus dilakukan sampai kita benar-benar selesai pandemi, nukan hanya dalam rangka hari raya," ujarnya.

Puan juga berpesan kepada petugas tes Covid-19 dan petugas di posko karantina agar kasus penggunaan alat tes bekas, seperti di Bandara Kualanamu, tidak terulang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lebih lanjut, politisi PDI-P itu menekankan pentingnya tracing dan pengawasan terhadap penumpang dari luar negeri.

Baca juga: Cegah Covid-19, Satgas: Jangan Silaturahmi secara Fisik Saat Lebaran

Penumpang dari luar negeri harus dipastikan menjalani karantina di hotel atau tempat karantina yang telah ditunjuk.

Sebab, saat ini ia menilai masyarakat menganggap pemerintah tidak adil, karena melarang mudik, tetapi mengizinkan warga negara asing masuk ke Indonesia.

"Pemerintah harus peka, dan perlu disinergikan aturan antara kementerian/lembaga yang berbeda dan bisa menimbulkan kebingungan atau kecemburuan di lapangan," tutur dia.

Baca juga: Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Adapun pemerintah melarang mudik Lebaran sejak Kamis (6/5/2021) hingga Senin (17/5/2021). Presiden Joko Widodo mengatakan, larangan ini berlaku untuk seluruh masyarakat.

"Pada lebaran kali ini pemerintah memutuskan melarang mudik bagi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta, dan seluruh masyarakat," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/4/2021).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menanti Vonis Rizieq Shihab, Ini Putusan Hakim dalam Dua Perkara Sebelumnya

Menanti Vonis Rizieq Shihab, Ini Putusan Hakim dalam Dua Perkara Sebelumnya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkes Sebut Pentingnya Kontrol Pandemi | Varian Delta Menular saat Berpapasan?

[POPULER NASIONAL] Menkes Sebut Pentingnya Kontrol Pandemi | Varian Delta Menular saat Berpapasan?

Nasional
Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Nasional
Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Nasional
Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X