Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Kompas.com - 11/05/2021, 20:38 WIB
Adita Irawati, Juru Bicara Kemenhub, saat memaparkan aturan larangan mudik Lebaran 2021. Screenshot Youtube Sekretariat PresidenAdita Irawati, Juru Bicara Kemenhub, saat memaparkan aturan larangan mudik Lebaran 2021.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan, per Selasa (11/5/2021) tercatat 138.000 mobil pribadi dan sepeda motor meninggalkan Jakarta.

"Sampai hari ini saja sudah kita catat ada khususnya kendaraan pribadi dan sepeda motor itu sudah lebih 138.000 per hari mobil yang keluar Jakarta," kata Adita dalam diskusi secara virtual, Selasa (11/5/2021).

Adita mengatakan, pemudik yang menggunakan sepeda motor paling banyak keluar dari titik penyekatan dan sebagian dari mereka ada yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan mudik.

"Sebagian itu adalah pihak-pihak yang ngeyel. sebagian sudah diputarbalikkan karena mereka tak penuhi syarat tapi ya memang masih ada saja yang bersikeras," ujarnya.

Baca juga: Bawa Anak Kecil, Sebuah Mobil Nekat Terobos Pos Penyekatan di Tol Madyopuro, Ini Ceritanya

Adita mengatakan, dari data yang diterimanya mobilitas masyarakat menggunakan moda transportasi udara, laut dan kereta api sudah mulai mengalami penurunan sebesar 77 persen.

Ia mengatakan, mobilitas menggunakan moda transportasi pesawat menurun sebesar 93 persen dan kereta api mengalami penurunan sebesar 88 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Artinya apa yang jadi ketentuan itu sudah dipatuhi kalau kita bicara kereta, pesawat sama kapal laut atau kapal-kapal penyebaran," ucapnya.

Baca juga: Cerita AKP Rizky, Peluk dan Tenangkan Pemudik yang Sempat Lakukan Provokasi di Pos Penyekatan

Pemudik mobil dan motor terus cari cara lolos titik penyekatan

Namun, menurut Adita, moda transportasi darat menjadi tantangan terbesar pemerintah, khususnya mobil dan sepeda motor yang selalu mengambil celah agar lolos di titik-titik penyekatan.

Oleh karenanya, kata dia, di setiap titik penyekatan, pemerintah mendirikan posko pemeriksaan Covid-19 secara acak sebagai upaya untuk mengendalikan pemudik.

"Ada random testing di beberapa titik tapi setidaknya dapat men-screening orang-orang yang melakukan perjalanan. Nah ini upaya meminimalisir orang-orang yang bersikeras dan ngeyel tadi," pungkasnya.

Baca juga: Kisah Pemudik Pulang Pakai Travel ke Tasik: Ongkos 4 Kali Lipat, Bonus Surat Negatif Antigen, Dijamin Lolos Pos Penyekatan



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjalanan Kasus Tes Usap RS Ummi yang Libatkan Rizieq Shihab hingga Vonis Menjelang

Perjalanan Kasus Tes Usap RS Ummi yang Libatkan Rizieq Shihab hingga Vonis Menjelang

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 dan Wanti-wanti Jokowi soal Disiplin Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19 dan Wanti-wanti Jokowi soal Disiplin Protokol Kesehatan

Nasional
Menanti Vonis Rizieq Shihab, Ini Putusan Hakim dalam Dua Perkara Sebelumnya

Menanti Vonis Rizieq Shihab, Ini Putusan Hakim dalam Dua Perkara Sebelumnya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkes Sebut Pentingnya Kontrol Pandemi | Varian Delta Menular saat Berpapasan?

[POPULER NASIONAL] Menkes Sebut Pentingnya Kontrol Pandemi | Varian Delta Menular saat Berpapasan?

Nasional
Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Nasional
Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Nasional
Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X