Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kemensos Luncurkan "e-Performance", Risma: Jangan Sampai Terima Gaji Utuh, Tapi Kinerja Tidak Baik

Kompas.com - 10/05/2021, 15:30 WIB
Alifia Nuralita Rezqiana,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI) akan segera menerapkan penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan aplikasi e-Performance dalam rangka melakukan perbaikan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang masing-masing.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkapkan, aplikasi e-Performance dapat membantu mengukur produktivitas kinerja ASN dan institusi terkait di Kemensos.

“Dengan e-Perfomance masing-masing mengerjakan apa, output seperti apa, sehingga jangan sampai terima gaji utuh tetapi tidak menampilkan kinerja yang baik dalam bekerja,” ungkap Mensos Risma saat meluncurkan aplikasi e-Performance di Gedung Aneka Bhakti, Jakarta, Senin (10/5/2021).

Mensos Risma menjelaskan, dalam aplikasi e-Performance terdapat banyak indikator yang terkoneksi secara otomatis, antara lain jam berapa masuk kantor, jam berapa pulang kantor, output kinerja, dan lainnya.

“Jika performance kurang baik seperti selalu datang terlambat, pulang lebih cepat, itu akan dihitung dan ditotal, serta selanjutnya diproses ke bagian kepegawaian,” ungkapnya dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Senin.

Selain itu, kata Risma, terdapat reward dan punishment bagi ASN dalam melakukan tugas.

Jadi setiap pekerjaan yang diterima oleh ASN ada bobotnya sehingga secara otomatis berpengaruh kepada jenjang dan karier.

Menurutnya, ASN harus mempertanggungjawabkan kinerjanya, karena ASN digaji oleh rakyat melalui pajak.

Ia mengatakan, pada tahap awal akan dilaksanakan evaluasi setelah satu bulan aplikasi e-Performance diterapkan.

Risma menjelaskan aplikasi tersebut tidak dibuat dari nol, karena sejak 2011, aplikasi serupa sudah diterapkan di Kota Surabaya.

Untuk diketahui, pembuaan aplikasi e-Performanc melibatkan Kementerian terkait, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

“Untuk poin-poin sudah didiskusikan dengan Kemen PAN RB dan dengan Komkominfo terkait teknologi dan software dibuat sendiri,” ucap Mensos Risma.

Pada kesempatan tersebut, ia pun mencontohkan Korea Selatan yang sudah berhasil membangun sumber daya manusia (SDM) yang baik. Hal ini dimulai dari meningkatkan performance individu.

“Dimulai dari individu yang berpengaruh terhadap sekitarnya, dan terus lingkungan lainnya, sehingga nanti bisa mengeluarkan output dan menjadi gerakan yang goal-nya di level menjadi budaya bangsa,” tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com