Kompas.com - 07/05/2021, 22:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, saat ini pihaknya masih membahas upaya penyelesaian kasus penyegelan GKI Yasmin bersama Tim Tujuh yang dibentuk oleh Badan Pekerja Majelis Sinode.

“Sejauh ini pembahasan berjalan dengan sangat produktif dan semakin mengerucut ke penyelesaian,” ujar Bima saat dihubungi, Jumat (7/5/2021).

Tim yang dibentuk pada 2019 ini terdiri dari perwakilan Pemkot Bogor, Pengurus GKI Bogor, Jemaat GKI Kota Bogor, Majelis Sinode DKI, Jemaat di area Taman Yasmin dan Majelis Sinode Klasis Jakarta Selatan.

Baca juga: Pengurus GKI Yasmin Tuntut Pemerintah Bogor Segera Buka Segel Gereja

Menurut Bima, proses pembahasan juga melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Setara institute.

“Pemkot dan Tim Tujuh secara intens berkomunikasi dengan Komnas HAM dan Setara Institute yang mendukung proses dialog kami dengan pihak resmi perwakilan Gereja menuju arah penyelesaian,” kata Bima.

Kendati demikian, Bima tidak menjawab secara tegas saat ditanya mengenai opsi relokasi bangunan gereja yang ditawarkan pemkot kepada pihak GKI Yasmin.

Tawaran tersebut diberikan melalui Surat Wali Kota Bogor Nomor 452.2/1652-HukHAM tertanggal 31 Maret 2021.

Bima hanya mengatakan, hasil kesepakatan akan disampaikan pada saat yang tepat.

“Nanti pada saat yang tepat Pemkot Bogor, GKI Yasmin dan Komnas HAM akan menyampaikan secara resmi hasil kesepakatan,” ungkap Bima.

Baca juga: GKI Yasmin: Tawaran Bima Arya Tidak Berlandaskan Hukum dan Konstitusi

Sebelumnya Pengurus GKI Yasmin Bona Sigalingging mengatakan, pihaknya menolak tawaran relokasi.

Bona berpandangan tawaran itu bukanlah merupakan sebuah penyelesaian yang berdasarkan ketetapan hukum.

Ia mengatakan, kasus intoleransi itu semestinya diselesaikan berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 127 PK/TUN/2010 yang menyatakan status Izin Mendirikan Bangunan (IMB) GKI Yasmin sah.

Selain itu, Bona berpendapat, relokasi GKI Yasmin akan menjadi preseden buruk dalam penanganan konflik intoleransi yang dialami kelompok minoritas.

“Hal itu akan menjadi preseden buruk, itu akan menjadi contoh penyelesaian kalau mayoritas yang intoleran tidak menerima satu keberadaan rumah ibadah tertentu yang minoritas, maka penyelesaiannya pindahkan saja, digusur saja, dialihkan saja,” ujar Bona, dalam konferensi pers yang ditayangkan akun YouTube Komnas HAM, Jumat.

Baca juga: Pengurus GKI Yasmin Sebut Solusi Relokasi Sudah Ditawarkan sejak Lama

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Nasional
Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Nasional
BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

Nasional
PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

Nasional
Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Nasional
Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasional
Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Nasional
Jejak 'Private Jet' yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Jejak "Private Jet" yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Nasional
Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Nasional
Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya 'Kongkow'

Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya "Kongkow"

Nasional
Puan Bicara 'Sinyal' Koalisi PDI-P dengan PKB

Puan Bicara "Sinyal" Koalisi PDI-P dengan PKB

Nasional
Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Nasional
Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama 'Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik'

Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama "Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik"

Nasional
LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban 'Fake'

LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban "Fake"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.