Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhub Imbau Masyarakat Tak Mudik meski Larangan Baru Berlaku Besok

Kompas.com - 05/05/2021, 12:14 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengimbau masyarakat tidak melakukan mudik Lebaran 2021 lebih awal.

Adapun pelarangan mudik mulai berlaku pada Kamis (6/5/2021) besok. Oleh karena itu Budi meminta semua pihak mengintensifkan pengetatan seperti yang sudah diatur oleh pemerintah.

"Seyogyanya masyarakat tidak melakukan itu (mudik)," kata Budi dalam diskusi daring bertajuk "Jaga Keluarga, Tidak Mudik", Rabu (5/4/2021).

Budi juga menyoroti adanya pekerja migran Indonesia yang baru kembali dari Malaysia, Singapura, Hong Kong atau negara lainnya.

Baca juga: Pemerintah Waspadai 18 Juta Warga yang Berniat Tetap Mudik meski Ada Larangan

Menurut dia, kepulangan para pekerja migran ini perlu pengetatan yang sesuai seperti melakukan tes usap (swab) polymerase chain reaction (PCR) saat kedatangan.

"Setelah itu, karantina selama empat hari, PCR lagi, baru bisa melakukan kegiatan atau melakukan perjalanan berikutnya," ujarnya.

"Pemulangan imigran dari India dan China dari Indonesia tentu kita harapkan berjalan dengan baik," lanjut dia.

Budi menambahkan, perjalanan aglomerasi di kawasan Jabodetabek, Bandung Raya, Gerbang Kartosusila, Yogya Raya, Solo Raya, hingga, Medan Raya juga harus diperhatikan melalui penerapan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro.

Baca juga: Polri: Warga Nekat Mudik Akan Diminta Putar Balik meski Tesnya Negatif Covid-19

Kemudian jalan-jalan 'tikus' atau jalan tembus menuju daerah mudik juga harus diperhatikan. Ia yakin, TNI dan Polri bisa mengatasinya dengan baik.

"Dan juga kita juga harus berkomitmen bahwa penyedia jasa, harus melakukan satu persiapan persiapan yang baik agar kegiatan mudik ini mengikuti protokol kesehatan dengan baik," imbuhnya.

Budi melanjutkan, Kementerian Perhubungan juga akan melakukan beberapa tindakan untuk mengatasi masalah tersebut.

Tindakan tersebut meliputi menindak travel gelap, berkoodinasi dengan Kementerian Luar Negeri, pemerintah daerah dan Satuan Tugas (Satgas) daerah yang berdekatan dengan jalur perbatasan dengan negara lain.

Baca juga: Minta Sosialisasi Larangan Mudik Ditingkatkan, Doni Monardo: Lebih Baik Cerewet daripada Korban Berderet

"Kita juga melakukan pengetatan atas kedatangan mereka-mereka yang akan datang di beberapa tempat. Seperti Cengkareng, Surabaya, Entikong, Batam dan PLBN karena pegerakan ini harus kita lakukan pengamatan dengan baik," ungkapnya.

Kemudian meningkatkan pengawasan secara intensif pada jasa layanan transportasi dan melakukan persamaan persepsi antar semua pihak terkait mudik Lebaran.

"Seperti yang saya sampaikan tadi tetapi ingat, kita harus tegas, tetapi humanis dan perjalanan aglomerasi, walaupun diperbolehkan harus dilakukan pengetata dengan PPKM mikro," ucap Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com