Menhub Imbau Masyarakat Tak Mudik meski Larangan Baru Berlaku Besok

Adapun pelarangan mudik mulai berlaku pada Kamis (6/5/2021) besok. Oleh karena itu Budi meminta semua pihak mengintensifkan pengetatan seperti yang sudah diatur oleh pemerintah.

"Seyogyanya masyarakat tidak melakukan itu (mudik)," kata Budi dalam diskusi daring bertajuk "Jaga Keluarga, Tidak Mudik", Rabu (5/4/2021).

Budi juga menyoroti adanya pekerja migran Indonesia yang baru kembali dari Malaysia, Singapura, Hong Kong atau negara lainnya.

Menurut dia, kepulangan para pekerja migran ini perlu pengetatan yang sesuai seperti melakukan tes usap (swab) polymerase chain reaction (PCR) saat kedatangan.

"Setelah itu, karantina selama empat hari, PCR lagi, baru bisa melakukan kegiatan atau melakukan perjalanan berikutnya," ujarnya.

"Pemulangan imigran dari India dan China dari Indonesia tentu kita harapkan berjalan dengan baik," lanjut dia.

Budi menambahkan, perjalanan aglomerasi di kawasan Jabodetabek, Bandung Raya, Gerbang Kartosusila, Yogya Raya, Solo Raya, hingga, Medan Raya juga harus diperhatikan melalui penerapan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro.

Kemudian jalan-jalan 'tikus' atau jalan tembus menuju daerah mudik juga harus diperhatikan. Ia yakin, TNI dan Polri bisa mengatasinya dengan baik.

"Dan juga kita juga harus berkomitmen bahwa penyedia jasa, harus melakukan satu persiapan persiapan yang baik agar kegiatan mudik ini mengikuti protokol kesehatan dengan baik," imbuhnya.

Budi melanjutkan, Kementerian Perhubungan juga akan melakukan beberapa tindakan untuk mengatasi masalah tersebut.

Tindakan tersebut meliputi menindak travel gelap, berkoodinasi dengan Kementerian Luar Negeri, pemerintah daerah dan Satuan Tugas (Satgas) daerah yang berdekatan dengan jalur perbatasan dengan negara lain.

"Kita juga melakukan pengetatan atas kedatangan mereka-mereka yang akan datang di beberapa tempat. Seperti Cengkareng, Surabaya, Entikong, Batam dan PLBN karena pegerakan ini harus kita lakukan pengamatan dengan baik," ungkapnya.

Kemudian meningkatkan pengawasan secara intensif pada jasa layanan transportasi dan melakukan persamaan persepsi antar semua pihak terkait mudik Lebaran.

"Seperti yang saya sampaikan tadi tetapi ingat, kita harus tegas, tetapi humanis dan perjalanan aglomerasi, walaupun diperbolehkan harus dilakukan pengetata dengan PPKM mikro," ucap Budi.