Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Terima Kunjungan PKS, Bahas Komitmen Menjaga NKRI

Kompas.com - 04/05/2021, 20:39 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menerima kunjungan silaturahmi Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu beserta jajarannya di Kantor DPP Gerindra, Jakarta, Selasa (4/5/2021).

Prabowo mengungkapkan, pertemuan itu membahas berbagai persoalan kebangsaan, khususnya terkait komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Jadi PKS menyatakan komitmen terhadap Bhinneka Tunggal Ika, terhadap kebangsaan, dan akan mengutamakan keharmonisan dalam membangun negara. PKS berkomitmen untuk menjaga keutuhan negara, bersama-sama membangun negara. Saya kira itu," kata Prabowo selepas pertemuan, dikutip dari Antara.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 24 Persen Pilih Jokowi, 16,4 Persen Prabowo

Prabowo menuturkan, pertemuan antara dua partai politik itu juga menjadi momen nostalgia karena PKS dan Gerindra sempat berkoalisi dalam pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah.

Meskipun dua partai itu kini berbeda jalan, Gerindra di dalam pemerintahan dan PKS di luar pemerintahan, Prabowo memastikan Gerindra dan PKS akan tetap bersahabat.

"Kami saling menghormati, saling menegur kadang-kadang sebagai kawan, boleh koreksi dan boleh saling mengingatkan," ujar Prabowo.

Sementara itu, Syaikhu mengatakan, tujuan PKS bertandang ke markas Gerindra antara lain untuk mengenalkan pengurus baru PKS, logo/lambang baru partai, serta hymne dan mars baru PKS.

Baca juga: Prabowo Akan Terima Kunjungan PKS di DPP Gerindra Selasa Sore Ini

"Tadi juga alhamdulillah (mars dan hymne) diperdengarkan (dalam pertemuan), dan alhamdulillah, tadi responsnya luar biasa dari Pak Prabowo,” kata Syaikhu.

Ia menambahkan, dalam pertemuan itu, PKS juga meminta dukungan dari Gerindra untuk mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.

"Mudah-mudahan kami bisa kerja sama mewujudkan itu secara teknis di parlemen,” kata Syaikhu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com