MK Gelar Sidang Putusan untuk 9 Perkara Uji Materi, Salah Satunya UU KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan untuk sembilan perkara uji materi Undang-Undang pada Selasa (4/5/2021).

Adapun sidang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua MK Anwar Usman dan disiarkan secara daring melalui YouTube resmi MK RI.

"Sidang hari ini adalah untuk pengucapan beberapa putusan ada sembilan (perkara)," kata Anwar.

Tujuh dari sembilan permohonan itu di antaranya adalah putusan uji materi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang salah satunya diajukan oleh eks pimpinan KPK Agus Raharjo, Laode M Syarif dan Saut Situmorang.

Baca juga: Menilik Kembali Klaim Jokowi soal Revisi UU KPK Jelang Putusan MK...

Sementara perkara lainnya adalah uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sidang kali ini dibagi menjadi dua sesi. Di sesi pertama ada dua perkara, salah satu di antaranya adalah perkara uji materi UU Pemilu.

Sementara sesi kedua nanti akan dilakukan sekitar pukul 13.30 WIB dan akan memutus sebanyak tujuh perkara uji materi.

Pembacaan putusan atas uji materi UU KPK ditunggu-tunggu setelah sebelumnya mantan pimpinan KPK Laode M Syarif mengatakan pihaknya sudah setahun menunggu. 

Ia heran mengapa sudah lebih dari setahun MK belum juga memutus permohonan uji materi UU KPK.

Padahal, kata dia, bukti adanya asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sudah jelas dilanggar dalam proses revisi UU KPK.

Baca juga: Perjalanan Panjang Menolak Revisi UU KPK: Unjuk Rasa, Janji Perppu, hingga Uji Materi MK

"Kalau dari segi menurut peraturan perundang-undangan, bahwa untuk membuat undang-undang atau merevisi undang-undang yang baru ada naskah akademik dulu," kata Laode dalam diskusi Kode Inisiatif, Minggu (18/4/2021).

"Ada konsultasi pemangku kepentingan yang relevan, dan yang ketiga salah satunya adalah konsultasi publik. Dari segi itu tidak ada yang dipenuhi oleh Undang-Undang KPK," ujar dia.

Laode mengatakan, ada beberapa hal yang dilanggar dalam proses revisi UU KPK, mulai dari tidak dilibatkannya pimpinan KPK.

Kemudian, waktu revisi yang singkat hanya dua minggu serta tidak kuorumnya dalam pengesahan UU KPK atau hanya kuorum berupa tanda tangan.

"Jadi MK saya heran. Harusnya gampang sekali untuk menolak. Jadi ini clear cut enggak ada lagi bilang ini abu-abu, dari semua prosedur dilanggar tidak ada yang dipatuhi. Sedikit pun tak ada," ujarnya.