Menilik Kembali Klaim Jokowi soal Revisi UU KPK Jelang Putusan MK...

JAKARTA, KOMPAS.com - Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi telah berlaku hampir dua tahun sejak disahkan oleh DPR pada 17 September 2019 kini bakal diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal uji materinya.

Proses perdebatan hingga penolakan berwujud demonstrasi dari kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil turut mewarnai jalannya pembahasan hingga pengesahan UU KPK hasil revisi.

Dalam proses menuju pengesahan, sikap dan pernyataan tegas dari Presiden Joko Widodo kala itu paling ditunggu-tunggu.

Baca juga: Soal Uji Materi UU KPK, Firli Bahuri: Apa Pun Isi Putusan MK, Kami Melaksanakan

Musababnya Presiden Jokowi memposisikan sebagai pihak yang tak mengusulkan revisi UU KPK kala itu. Jokowi menyatakan revisi UU KPK ketika itu merupakan usulan DPR.

kendati demikian Jokowi tak kunjung menyatakan sikap tegasnya apakah menolak atau justru mendukung usulan DPR tersebut.

Lama tak bersuara soal revisi UU KPK, Jokowi akhirnya buka suara soal sikapnya yang ditunggu-tunggu publik.

"Saya tidak setuju terhadap beberapa subtansi RUU inisiatif DPR ini yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Jokowi lalu menjabarkan empat poin revisi yang disebutnya ia tolak. Namun faktanya, hanya dua poin yang benar-benar ditolak oleh Kepala Negara.

Baca juga: Hari Ini, MK Putus 7 Perkara Uji Materi UU KPK

Sebab, dua poin sisanya yang ditolak oleh Jokowi memang tidak pernah ada dalam draf revisi UU KPK yang disusun DPR.

Pertama, Jokowi mengaku tidak setuju jika KPK harus mendapat izin penyadapan dari pihak eksternal.

"Misalnya harus izin ke pengadilan, tidak. KPK cukup memperloleh izin (penyadapan) internal dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan," kata Jokowi.

Namun, dalam draf Revisi UU KPK yang diusulkan DPR memang tak ada ketentuan bahwa KPK harus mendapat izin pengadilan sebelum menyadap terduga koruptor.

Dalam Pasal 12 draf revisi UU KPK, hanya diatur bahwa penyadapan dilaksanakan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.

Baca juga: Degradasi Pemberantasan Korupsi, 51 Profesor Minta MK Kabulkan Uji Materi UU KPK

Selanjutnya, Jokowi juga mengaku tidak setuju penyidik dan penyelidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja.

"Penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lain. Tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar," kata Jokowi.