Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Minta Para Orangtua Ikut Sampaikan Pesan soal Larangan Mudik Lebaran

Kompas.com - 04/05/2021, 06:15 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta para orangtua di kampung halaman ikut menyerukan larangan mudik Lebaran kepada keluarga dan sanak saudara.

Menurut dia, kebijakan peniadaan mudik tidak cukup hanya disampaikan oleh pemerintah saja.

"Kita juga mengajak kepada orangtua, keluarga yang ada di kampung halaman untuk juga mau menyampaikan pesan, jangan dulu kembali ke kampung halaman, jangan dulu liburan di kampung, jangan Lebaran di kampung," kata Doni dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (3/5/2021).

Doni meminta seluruh pihak bersabar dan menahan diri untuk tidak mudik pada Lebaran tahun ini.

Kebijakan ini ditempuh melalui berbagai pertimbangan dan bertujuan untuk menyelamatkan seluruh masyarakat Indonesia dari ancaman penularan virus corona.

Baca juga: Berlaku 6 Mei, Warga yang Nekat Mudik ke Kendal Bakal Dikarantina 5 Hari

Namun demikian, Doni mengungkap, survei Kementerian Perhubungan menemukan bahwa 7 persen masyarakat Indonesia nekat akan mudik meski pemerintah sudah melakukan pelarangan. Hal ini, kata dia, berpotensi meningkatkan penularan virus corona.

"Yang masih punya keinginan untuk mudik, tolong sekali lagi dikendalikan keinginan tersebut untuk bersabar, jangan mudik," ujarnya.

Doni mengingatkan bahwa kasus Covid-19 melonjak 93 persen pasca Lebaran tahun lalu. Hal ini karena masih ada masyarakat yang nekat mudik, sekalipun pemerintah telah melarang.

Sekalipun sudah mengantongi hasil negatif tes Covid-19, kata Doni, seseorang belum tentu bebas dari virus corona. Sebab, sangat mungkin orang tersebut tertular virus selama perjalanan mudik.

Jika hal itu terjadi, virus berpotensi menyebar ke para orangtua dan sanak saudara di kampung halaman karena adanya interaksi atau kontak dekat yang terjadi melalui salaman atau pelukan.

Pada akhirnya, hal ini akan berakibat pada kenaikan angka kematian pasien lantaran tidak semua daerah punya rumah sakit dan dokter yang memadai untuk merawat pasien infeksi virus corona.

Baca juga: Doni Monardo Prediksi Terjadi 93 Persen Peningkatan Kasus Covid-19 jika Mudik Tak Dilarang

"Sekali lagi, komitmen pemerintah pusat harus didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Mari kita bersabar untuk tidak mudik kali ini," kata Doni.

"Termasuk juga apabila ada yang lolos maka seluruh daerah sampai dengan tingkat RT, RW, mohon kiranya bersedia menyiapkan tempat-tempat karantina bagi mereka yang baru tiba dari berbagai daerah," tuturnya.

Adapun larangan mudik berlaku 6-17 Mei 2021. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menegaskan bahwa aturan ini berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia.

"Pada lebaran kali ini pemerintah memutuskan melarang mudik bagi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta, dan seluruh masyarakat," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/4/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com