Mendagri Minta Kepala Daerah Miliki Narasi Sama soal Larangan Mudik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah memiliki narasi yang sama dengan pemerintah pusat untuk melarang mudik Lebaran 1442 Hijriah/2021 Masehi.

Sebab, menurut Tito, berkaca pada lndia, lonjakan penyebaran kasus Covid-19 yang disebabkan berbagai faktor salah satunya ritual keagamaan.

"Dimohon kepala daerah memiliki narasi yang sama untuk meniadakan mudik," kata Tito dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin (3/5/2021).

Baca juga: Stasiun Senen Ramai Jelang Larangan Mudik, Antrean Tes Genose Membludak

Ia pun mengingatkan agar situasi dan kondisi jelang Hari Raya Idul Fitri tak lantas membuat masyarakat mengabaikan protokol kesehatan.

Oleh karena itu pemerintah memutuskan untuk membatasi mobilitas penduduk seperti melarang mudik dan memperpanjang pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro sejak 4 Mei hingga 17 Mei.

"Dari tanggal 4-17 Mei di dalamnya terdapat Hari Raya Idul Fitri tanggal 13 (Mei), cuti bersama tanggal 12," ujarnya.

"Dan tanggal 15-16-nya hari libur (Sabtu-Minggu), maka ada potensi mudik, ini yang menjadi atensi dari Bapak Presiden," ucap dia.

Adapun pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM skala mikto selama 14 hari, yakni 4-17 Mei 2021.

Baca juga: Siasat Pedagang Sayur Hindari Larangan Mudik, Rela Cuti Dagang demi Pulang Kampung Lebih Awal

Selain diperpanjang, kebijakan ini juga diperluas di lima provinsi. Dengan demikian, total ada 30 provinsi yang menerapkan PPKM mikro jilid 7.

"Ditambahkan lima provinsi, yaitu Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat, sehingga ini totalnya menjadi 30 provinsi," kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto usai rapat terbatas dengan Presiden dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/5/2021).

Selain itu pemerintah juga menerbitkan kebijakan larangan mudik pada 6-17 Mei 2021. Polri mendirikan 333 pos penyekatan dalam rangka menegakan aturan larangan mudik itu.