Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Minta Para Orangtua Ikut Sampaikan Pesan soal Larangan Mudik Lebaran

Kompas.com - 04/05/2021, 06:15 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta para orangtua di kampung halaman ikut menyerukan larangan mudik Lebaran kepada keluarga dan sanak saudara.

Menurut dia, kebijakan peniadaan mudik tidak cukup hanya disampaikan oleh pemerintah saja.

"Kita juga mengajak kepada orangtua, keluarga yang ada di kampung halaman untuk juga mau menyampaikan pesan, jangan dulu kembali ke kampung halaman, jangan dulu liburan di kampung, jangan Lebaran di kampung," kata Doni dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (3/5/2021).

Doni meminta seluruh pihak bersabar dan menahan diri untuk tidak mudik pada Lebaran tahun ini.

Kebijakan ini ditempuh melalui berbagai pertimbangan dan bertujuan untuk menyelamatkan seluruh masyarakat Indonesia dari ancaman penularan virus corona.

Baca juga: Berlaku 6 Mei, Warga yang Nekat Mudik ke Kendal Bakal Dikarantina 5 Hari

Namun demikian, Doni mengungkap, survei Kementerian Perhubungan menemukan bahwa 7 persen masyarakat Indonesia nekat akan mudik meski pemerintah sudah melakukan pelarangan. Hal ini, kata dia, berpotensi meningkatkan penularan virus corona.

"Yang masih punya keinginan untuk mudik, tolong sekali lagi dikendalikan keinginan tersebut untuk bersabar, jangan mudik," ujarnya.

Doni mengingatkan bahwa kasus Covid-19 melonjak 93 persen pasca Lebaran tahun lalu. Hal ini karena masih ada masyarakat yang nekat mudik, sekalipun pemerintah telah melarang.

Sekalipun sudah mengantongi hasil negatif tes Covid-19, kata Doni, seseorang belum tentu bebas dari virus corona. Sebab, sangat mungkin orang tersebut tertular virus selama perjalanan mudik.

Jika hal itu terjadi, virus berpotensi menyebar ke para orangtua dan sanak saudara di kampung halaman karena adanya interaksi atau kontak dekat yang terjadi melalui salaman atau pelukan.

Pada akhirnya, hal ini akan berakibat pada kenaikan angka kematian pasien lantaran tidak semua daerah punya rumah sakit dan dokter yang memadai untuk merawat pasien infeksi virus corona.

Baca juga: Doni Monardo Prediksi Terjadi 93 Persen Peningkatan Kasus Covid-19 jika Mudik Tak Dilarang

"Sekali lagi, komitmen pemerintah pusat harus didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Mari kita bersabar untuk tidak mudik kali ini," kata Doni.

"Termasuk juga apabila ada yang lolos maka seluruh daerah sampai dengan tingkat RT, RW, mohon kiranya bersedia menyiapkan tempat-tempat karantina bagi mereka yang baru tiba dari berbagai daerah," tuturnya.

Adapun larangan mudik berlaku 6-17 Mei 2021. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menegaskan bahwa aturan ini berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia.

"Pada lebaran kali ini pemerintah memutuskan melarang mudik bagi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta, dan seluruh masyarakat," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/4/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com