Survei Litbang Kompas: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Ma'ruf 69,1 Persen

Kompas.com - 03/05/2021, 20:45 WIB
Presiden Joko Widodo tiba untuk melantik Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Manahan Sitompul di Istana Negara, Jakarta, Kamis (30/4/2020). Manahan Sitompul kembali dilantik sebagai Hakim MK masa jabatan 2020-2025 setelah masa jabatannya sebagai Hakim MK pada periode sebelumnya habis pada 28 April 2020 lalu. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/nz ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPresiden Joko Widodo tiba untuk melantik Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Manahan Sitompul di Istana Negara, Jakarta, Kamis (30/4/2020). Manahan Sitompul kembali dilantik sebagai Hakim MK masa jabatan 2020-2025 setelah masa jabatannya sebagai Hakim MK pada periode sebelumnya habis pada 28 April 2020 lalu. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/nz

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas menunjukkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebesar 69,1 persen.

Sementara, responden yang menyatakan tidak puas sebesar 30,9 persen.

"Tingkat kepuasan secara umum, itu berada pada hasil survei terakhir April ini berada 69,1 persen. Artinya ini memang tidak jauh berbeda, meskipun memang ada tren kenaikan dibandingkan survei kita pada Januari 2021, sebesar 66,3 persen," kata peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu, dikutip dari siaran Instagram Harian Kompas, Senin (3/5/2021).

Baca juga: Survei Populi Center: Tingkat Kepuasan pada Jokowi Turun, terhadap Maruf 39,0 Persen

Yohan menuturkan, survei ini mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah yang telah berjalan 18 bulan sejak dilantik pada Oktober 2019.

Adapun survei ini merinci tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah dari empat aspek, yakni politik dan keamanan, penegakan hukum, ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Survei pertama dilakukan pada Agustus 2020. Tingkat kepuasan publik saat itu mencapai 65,9 persen. Survei berikutnya pada Januari 2021 menunjukkan angka 66,3 persen.

Untuk tingkat kepuasan publik terhadap politik dan keamanan, dalam hasil survei kali ini tercatat sebesar 77,0 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Setahun Jokowi-Ma’ruf, Tingkat Kepuasan Penegakan Hukum Terendah

Pada survei sebelumnya, Januari 2021, tercatat 67,2 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintah. Sedangkan pada Agustus 2020, tingkat kepuasan lebih tinggi, yaitu 70,8 persen.

Kemudian, tingkat kepuasan publik terhadap penegakan hukum pada April ini sebesar 65,6 persen, Januari 2021 63,4 persen dan Agustus 2020 sebesar 62,5 persen.

Untuk sektor ekonomi, tingkat kepuasan publik pada survei April 2021 sebesar 57,8 persen, Januari 2021 57,9 persen, dan Agustus 2020 sebesar 52,8 persen.

Terkait sektor kesejahteraan sosial, tingkat kepuasan terhadap pemerintah pada survei kali ini mencapai 71,3 persen.

Sementara pada Januari 2021 sebesar 67,2 persen dan Agustus 2020 61,6 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 39,7 Persen Responden Anggap Pengesahan UU Cipta Kerja Tak Mendesak

Hasil survei pada April 2021 juga merinci proporsi responden yang menyatakan puas terhadap pemerintah, yakni simpatisan Jokowi 84,5 persen, bukan simpatisan Jokowi 44,0 persen, dan lainnya atau rahasia, tidak menjawab 63,9 persen.

Survei Litbang Kompas dilakukan pada 13-26 April 2021 dengan mengambil sampel 1.200 responden di 34 provinsi.

Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95 persen dengan margin of error  lebih kurang 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Angka Kasus Positif Covid-19 Meningkat, Orang Tua Diingatkan untuk Jaga Kesehatan Anak

Angka Kasus Positif Covid-19 Meningkat, Orang Tua Diingatkan untuk Jaga Kesehatan Anak

Nasional
Usai Diperiksa Komnas HAM, Kepala BKN: Kami Beri Keterangan Sejujur-Jujurnya

Usai Diperiksa Komnas HAM, Kepala BKN: Kami Beri Keterangan Sejujur-Jujurnya

Nasional
Kementerian PPPA Dorong Kemenag Susun Regulasi Pencegahan Kekerasan Anak di Satuan Pendidikan Berbasis Agama

Kementerian PPPA Dorong Kemenag Susun Regulasi Pencegahan Kekerasan Anak di Satuan Pendidikan Berbasis Agama

Nasional
Ketua Tim Riset: Jangan Takut Vaksin Covid-19, Takutlah pada Virusnya

Ketua Tim Riset: Jangan Takut Vaksin Covid-19, Takutlah pada Virusnya

Nasional
Kemenkes: Hasil Swab Antigen Dimasukkan ke Laporan Harian Covid-19 Sejak Februari 2021

Kemenkes: Hasil Swab Antigen Dimasukkan ke Laporan Harian Covid-19 Sejak Februari 2021

Nasional
UPDATE: 130.630 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 18.864.666

UPDATE: 130.630 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 18.864.666

Nasional
KPK: Berkas Perkara Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial Dinyatakan Lengkap

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Sejumlah Dirut Perusahaan Sekuritas

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Sejumlah Dirut Perusahaan Sekuritas

Nasional
Soal Wacana Presiden Tiga Periode, Gerindra Tak Pernah Dengar Ada Gerakan dari Istana

Soal Wacana Presiden Tiga Periode, Gerindra Tak Pernah Dengar Ada Gerakan dari Istana

Nasional
Menlu: Perempuan Miliki Peran Penting Atasi Pandemi Covid-19

Menlu: Perempuan Miliki Peran Penting Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Wujudkan Desa Bersih Narkoba, Gus Menteri Terapkan Kebijakan Ini

Wujudkan Desa Bersih Narkoba, Gus Menteri Terapkan Kebijakan Ini

Nasional
Ini Alasan DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan Penanggulangan Bencana

Ini Alasan DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan Penanggulangan Bencana

Nasional
UPDATE 22 Juni: Sebaran 13.668 Kasus Baru Covid-19, Jabar Paling Tinggi

UPDATE 22 Juni: Sebaran 13.668 Kasus Baru Covid-19, Jabar Paling Tinggi

Nasional
Sebut Denda Pelanggaran Prokes Tak Mengubah Perilaku, Kemenkes: Masyarakat Tetap Acuh

Sebut Denda Pelanggaran Prokes Tak Mengubah Perilaku, Kemenkes: Masyarakat Tetap Acuh

Nasional
UPDATE 22 Juni: 12.514.917 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 23.789.884 Dosis Pertama

UPDATE 22 Juni: 12.514.917 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 23.789.884 Dosis Pertama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X