Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas: Hampir Semua Provinsi di Sumatera Mengalami Peningkatan Kasus Covid-19

Kompas.com - 03/05/2021, 16:49 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebut, hampir semua provinsi di Pulau Sumatera mengalami peningkatan kasus positif. Kemudian, angka kematian juga naik dan jumlah kasus kesembuhan pasien menurun.

"Kalau kita lihat, hampir semua provinsi di Pulau Sumatera mengalami kenaikan kasus, baik kasus aktif, dan juga menurunkan angka kesembuhan, serta meningkat seluruh provinsi angka kematiannya," kata Doni, seusai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/5/2021).

Baca juga: Satgas: Di 29 Provinsi, Mobilitas Masyarakat ke Pusat Perbelanjaan Terpantau Naik

Doni mengatakan, salah satu penyebab kenaikan kasus itu yakni masyarakat yang mudik ke kampung halaman sebelum Ramadhan.

Untuk mencegah kasus Covid-19 kian melonjak, Doni meminta pemerintah daerah di Pulau Sumatera melakukan langkah antisipatif.

"Khususnya kepada seluruh pejabat di Pulau Sumatera untuk betul-betul melakukan evaluasi secepat mungkin, jangan sampai terlambat," ujarnya.

Baca juga: Satgas: 10 Hari ke Depan Mobilitas Masyarakat ke Pusat Perbelanjaan Diperkirakan Semakin Meningkat

Jika upaya pencegahan terlambat, kata Doni, bukan tidak mungkin terjadi ledakan kasus Covid-19, seperti yang terjadi di Jakarta pada September hingga Oktober tahun lalu.

Akibat adanya pelonggaran pada berbagai sektor dan berbagai momen libur panjang, pasien Covid-19 tak terkontrol dan memenuhi seluruh rumah sakit.

"Pengalaman-pengalaman ini diharapkan betul-betul menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak terulang kembali pada periode mendatang," kata Doni.

Baca juga: Doni Monardo: Tak Boleh Ada Pejabat yang Berbeda Narasinya soal Larangan Mudik Lebaran

Doni juga meminta masyarakat betul-betul mematuhi larangan mudik Lebaran. Ia menyebut, 7 persen masyarakat Indonesia nekat hendak mudik meski pemerintah telah melakukan pelarangan.

Ia mengingatkan, pasca-Lebaran 2020 kasus Covid-19 melonjak 93 persen karena masih ada masyarakat yang mudik meski sudah dilarang.

Doni juga mengajak para orangtua di kampung halaman menyampaikan pesan serupa ke keluarga atau sanak saudara.

"Jangan dulu liburan di kampung, Jangan Lebaran di kampung. Bersabar, bersabar ini adalah salah satu kunci kita untuk sukses mengendalikan Covid," katanya.

Baca juga: Pemerintah Diminta Lebih Giat Sosialisasikan Larangan Mudik

Doni menambahkan, sekalipun sudah mengantongi hasil negatif dari tes Covid-19, seseorang belum tentu bebas dari virus corona.

Sebab, sangat mungkin orang tersebut tertular virus dalam perjalanan mudik.

Jika demikian, virus akan menyebar ke para orang tua di kampung halaman karena adanya interaksi atau kontak dekat yang terjadi melalui salaman atau pelukan.

"Yang masih punya keinginan untuk mudik, tolong sekali lagi dikendalikan keinginan tersebut untuk bersabar. Jangan mudik," kata Doni.

Baca juga: Dimulai 6 Mei, Ini Rincian Aturan Larangan Mudik Lebaran 2021

Adapun larangan mudik berlaku pada 6-17 Mei 2021. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menegaskan bahwa aturan ini berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia.

"Pada Lebaran kali ini pemerintah memutuskan melarang mudik bagi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta, dan seluruh masyarakat," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/4/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com