Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PPPA: Budaya Patriarki Masa Pandemi Covid-19 Berisiko Besar bagi Perempuan dan Anak

Kompas.com - 03/05/2021, 14:12 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan, masih mengakarnya budaya patriarki pada masa pandemi Covid-19 berisiko besar bagi perempuan dan anak.

Hal tersebut menurut dia akan menimbulkan masalah kesehatan mental bagi mereka.

"Meski masalah kesehatan mental dihadapi hampir seluruh kalangan masyarakat, namun mengakarnya budaya patriarki dan semakin meningkatnya ketimpangan di masa pandemi membawa risiko yang lebih besar bagi perempuan dan anak," kata Bintang dikutip dari situs Kemen PPPA, Senin (3/5/2021).

Ia mengatakan, selama masa pandemi ini perempuan rentan mengalami beban ganda.

Baca juga: Menteri PPPA Sebut Perempuan Termasuk Rentan akibat Budaya Patriarki

Pasalnya tanggung jawab domestik pun seolah menjadi tanggung jawab pihak perempuan saja.

Padahal, kata dia, perempuan juga menghadapi berbagai tantangannya sendiri pada masa pandemi Covid-19 ini.

"Misalnya pemutusan hubungan kerja, pemulangan pekerja migran, hingga bisnis yang terancam gulung tikar,” kata dia.

Bintang menjelaskan, secara global terdapat empat faktor utama munculnya masalah kesehatan mental akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Komnas Perempuan Kritik RUU Ketahanan Keluarga, Berspirit Patriarki

Antara lain faktor jarak dan isolasi sosial, resesi ekonomi, stres, dan trauma pada tenaga kesehatan, serta stigma dan diskriminasi.

“Selain itu, meningkatnya angka kekerasan berbasis gender yang cukup tajam di masa pandemi juga turut menambah daftar risiko,” ucap dia.

Oleh karena itu, adanya layanan kesehatan jiwa (SEJIWA) yang diluncurkan Kementerian PPPA bersama Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), dan PT Telkom sangat membantu untuk kesehatan mental masyarakat.

Termasuk bagi perempuan dan anak yang termasuk dalam kelompok rentan.

Baca juga: Ketika Perempuan Melawan Relasi Kuasa dan Patriarki Melalui Legislasi

Lebih jauh ia mengatakan, masalah keluarga dan dukungan sosial primer menjadi dua alasan utama masyarakat yang menghubungi layanan SEJIWA.

Adapun layanan SEJIWA sendiri merupakan respons pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak kesehatan mental masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Tidak hanya kesehatan fisik, tetapi pandemi Covid-19 juga membawa implikasi yang besar terhadap kondisi psikologis masyarakat.

Layanan SEJIWA bisa diakses melalui call center 119 extension 8.

Dalam layanan tersebut, masyarakat bisa mendapatkan edukasi, konsultasi, dan pendampingan psikologi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com