Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mudik Dilarang, PKS dan Nasdem Sepakat Inisiasi Gerakan Kirim THR ke Desa

Kompas.com - 30/04/2021, 21:24 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajaran DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan kunjungan ke DPP Partai Nasdem, Jumat (30/4/2021). Pertemuan itu diklaim sebagai silaturahim kebangsaan. 

 

Pada pertemuan antarpengurus itu, kedua partai serius membahas perkembangan terbaru penanganan Pandemi Covid-19. Khususnya mengenai larangan mudik Lebaran 2021.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu memahami kebijakan pemerintah yang melarang masyarakat mudik tahun ini.

Kendati demikian, ia menyadari bahwa kebijakan tersebut akan berdampak bagi perekonomian daerah.

Baca juga: Saling Bertemu, Golkar dan PKS Sepakat Jauhi Politik Identitas

"Daya beli masyarakat akan cenderung melemah. Masyarakat kelas menengah bawah dan pelaku UMKM di daerah akan terdampak," kata Syaikhu dalam keterangannya, Jumat (30/4/2021).

Oleh karena itu, Syaikhu mengusulkan agar ada gerakan untuk membantu masyarakat kelas menengah dan bawah.

PKS mengusulkan gerakan pengiriman THR dan zakat ke kampung halaman.

"Bagi masyarakat perkotaan bisa menggencarkan Gerakan Kirim THR dan Salurkan Zakat ke Kampung Halaman," ujarnya.

"Gerakan ini akan menolong masyarakat kelas menengah bawah di desa-desa. Selain itu kita dorong pemerintah memberikan insentif bagi pelaku usaha UMKM," sambung dia.

Partai Nasdem sepakat dengan usulan tersebut.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate menilai, beban masyarakat menengah ke bawah akibat pandemi harus diringankan.

Baca juga: PKS Usul Penghapusan Pajak Sepeda Motor, Airlangga Hartarto: DPR akan Dorong ke Daerah

Dia setuju, usulan Gerakan Kirim THR dan Zakat ke kampung halaman jadi gerakan bersama.

"Tugas utama penanganan pandemi kita sepakati. Kita selamatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Gerakan THR dan Zakat ke kampung halaman bisa jadi gerakan bersama," tutur Johnny.

Diketahui, sebelumnya jajaran DPP PKS juga melakukan kunjungan silaturahim kebangsaan ke beberapa partai seperti Partai Demokrat, PDI-P, dan Partai Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com