Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saling Bertemu, Golkar dan PKS Sepakat Jauhi Politik Identitas

Kompas.com - 29/04/2021, 22:35 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertemu di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta pada Kamis (29/4/2021).

Salah satu poin dari hasil pertemuan tersebut adalah kedua partai sepakat untuk menjauhi politik identitas dan mendahulukan politik kebangsaan.

"Juga dibahas tentang politik kebangsaan di mana ke depan kita akan mendahulukan politik kebangsaan dan juga diharapkan politik identitas itu akan ditinggalkan," kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, seperti dikutip Tribunnews.com, Kamis.

Menurut Airlangga, hal tersebut dilakukan demi membangun kebhinekaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan politik yang lebih kondusif.

Dia mengatakan, kedua partai sepakat menjauhi politik identitas dan mendahulukan politik kebangsaan untuk bisa bersama menyejahterakan masyarakat.

Baca juga: Bertemu Ketum Golkar, Presiden PKS Sampaikan Usul Pembebasan Pajak Sepeda Motor

Di sisi lain, Airlangga mengaku bahwa partainya menghargai posisi PKS yang berada di luar pemerintahan.

Kedua partai menyatakan pentingnya saling menghargai kendati berada di jalan yang berbeda.

"Posisi per hari ini kami saling menghargai Partai Golkar di pemerintahan. Partai Keadilan Sejahtera itu berada di luar pemerintah. Sehingga kita ke depannya adalah menghargai perbedaan, namun mengutamakan persamaan," ungkap dia.

Sementara itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu berharap, persaingan politik pada Pemilu 2024 mendatang akan mengedepankan politik gagasan, bukan politik pembelahan.

Dia menerangkan, semangat politik gagasan itu yang melatarbelakangi PKS menggelar silaturahim kebangsaan dengan berbagai partai politik, termasuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada hari ini.

"Tidak kalah penting, memastikan kualitas pemilu 2024 dengan komitmen menghadirkan politik gagasan, bukan politik pembelahan. Kualitas demokrasi Indonesia harus dipastikan naik kelas menjadi demokrasi substansial, bukan sekadar demokrasi prosedural," kata Syaikhu dalam siaran pers, Kamis.

Baca juga: Bertemu Golkar dan PKS, PPP Akui Persiapan Jelang 2024

Syaikhu menambahkan, pertemuan antara PKS dan Golkar hari ini adalah bagian dari tugas partai politik dalam era demokrasi.

Ia juga menyebut, salah satu tugas partai politik itu adalah melahirkan regenerasi kepemimpinan nasional.

"Kami mengajak untuk sama-sama menjaga prinsip-prinsip negara demokrasi yang sehat. Salah satunya memastikan regenerasi kepemimpinan nasional harus tetap berjalan sesuai amanat konstitusi UUD NRI tahun 1945," ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Golkar dan PKS Sepakat Jauhi Politik Identitas"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com