PKS Usul Penghapusan Pajak Sepeda Motor, Airlangga Hartarto: DPR akan Dorong ke Daerah

Kompas.com - 29/04/2021, 22:45 WIB
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kantor Partai Partai Golkar, Jakarta, Kamis (29/4/2021). Dokumentasi/PKSPresiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kantor Partai Partai Golkar, Jakarta, Kamis (29/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi usulan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait pembebasan pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk kendaraan bermotor roda dua.

Menurutnya, usulan tersebut akan disampaikan kepada anggota DPR Fraksi Golkar dan akan didorong ke daerah agar bisa membantu memfasilitasi hal tersebut.

"Terkait kendaraan roda dua, tadi dibahas karena di roda dua tidak ada PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) nya, maka PPN (Pajak Pertambahan Nilai) nya diusulkan untuk ditanggung pemerintah," kata Airlangga usai menerima kunjungan silaturahmi jajaran DPP PKS di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (29/4/2021) seperti dikutip Tribunnews.com.

"Terkait dengan pajak-pajak daerah nanti dari teman-teman DPR akan mendorong agar daerah bisa gotong royong untuk memberikan fasilitas perpajakan daerah," sambung dia.

Di samping itu, Airlangga juga mengungkapkan persoalan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) akan dibahas di Komisi XI DPR.

Baca juga: Bertemu Ketum Golkar, Presiden PKS Sampaikan Usul Pembebasan Pajak Sepeda Motor

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya diberitakan, dalam pertemuan antara Golkar dan PKS, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan usulan adanya insentif bagi masyarakat bawah untuk membangkitkan ekonomi yang terdampak pandemi.

Usulan itu disampaikan langsung kepada Airlangga yang juga menjabat Menteri Koordinator bidang Perekonomian.

"Maka PKS mengusulkan agar diberlakukan beberapa insentif bagi masyarakat kelas menengah-bawah. Inilah momentumnya bagi negara agar meringankan beban rakyat," kata Syaikhu dikutip dari siaran pers, Kamis.

Dia menegaskan, pandemi telah berdampak serius bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka para pekerja, pelaku UMKM dan masyarakat miskin.

Baca juga: Saling Bertemu, Golkar dan PKS Sepakat Jauhi Politik Identitas

Adapun salah satu bentuk insentif yang diusulkan PKS yaitu keringanan pajak bagi masyarakat menengah-bawah yang merupakan kelompok paling besar terdampak ekonomi.

Ia menyebut secara khusus kelompok masyarakat ini di antaranya adalah pekerja, buruh, dan karyawan.

"Insentif pajak ini berupa pembebasan pajak STNK roda dua dan pembebasan pajak penghasilan (PPh) untuk masyarakat berpenghasilan kurang dari Rp 8 juta per bulan," ungkap dia.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Respons Golkar Soal Ide PKS Bebaskan Pajak STNK Kendaraan Bermotor Roda Dua" 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya dan Kepala BPBD Kolaka Timur Terkait Suap

KPK Tahan Bupati Andi Merya dan Kepala BPBD Kolaka Timur Terkait Suap

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
WHO Ingatkan RI Belum Keluar dari Bahaya Covid-19 meski Kasus Turun

WHO Ingatkan RI Belum Keluar dari Bahaya Covid-19 meski Kasus Turun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.