Kompas.com - 30/04/2021, 17:23 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah melakukan inventarisasi peraturan daerah (perda) yang dinilai sudah tidak relevan mendukung kemudahan berinvestasi di daerah.

Menurut dia, kemudahan berusaha dan regulasi yang jelas akan mendorong masuknya investor.

"Investor mau datang bukan hanya dari situasi keamanan, politik, adanya infrastruktur, tapi ada juga kepastian hukum dan kemudahan untuk berusaha," kata Tito dikutip keterangan tertulis, Jumat (30/4/2021).

Baca juga: Mendagri Imbau Masyarakat Tak Lelah Kampanyekan Penerapan Protokol Kesehatan

Tito melanjutkan, reformasi birokrasi juga merupakan upaya untuk memudahkan investor dalam mengurus perizinan berusaha.

Adapun, reformasi birokrasi dilakukan dengan menyederhanakan jabatan struktural, dan beralih ke jabatan fungsional.

"Tujuannya apa? Supaya tidak banyak meja untuk melakukan perizinan. Perizinan kita bayangkan dari satu meja ke meja lain di daerah di kabupaten/kota, dari meja ke meja lagi di tingkat provinsi, setelah itu baru mau lagi ke tingkat pusat," ujarnya.

Mantan Kapolri ini juga menuturkan pihaknya melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan Biro Hukum Kemendagri juga berupaya melakukan penyederhanaan struktur di tingkat daerah.

Baca juga: Ingatkan Masyarakat Berkaca Kasus Covid-19 di India, Mendagri: Jangan Lengah!

Sehingga, diharapkan dapat memudahkan investor dalam negeri untuk berinvestasi.

"Makanya kita mau menarik investasi dalam negeri. Banyak orang kita yang mampu, tapi mereka membutuhkan kepastian hukum, kemudahan berinvestasi," ucap dia.

Sebelumnya, Tito mengatakan, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 salah satu yang diinginkan Presiden Joko Widodo adalah membuka lapangan kerja secara luas.

Selain melalui pembenahan sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur, Kepala Negara juga telah melakukan perbaikan regulasi dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Baca juga: Mudahkan Rancang Perda, Gubernur Ridwan Kamil dan Kemendagri Luncurkan Aplikasi e-Perda

Perbaikan regulasi dan birokrasi merupakan upaya untuk mempermudah investor dalam mengurus perizinan usaha dan investasi.

Maka dari itu, Tito meminta kepala daerah membuat tim untuk mendata peraturan-peraturan daerah yang dinilai menghambat iklim investasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.