Kompas.com - 29/04/2021, 19:06 WIB
Menkopolhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers usai berkunjung di Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (23/4/2021). Dalam kunjungan tersebut, Menkopolhukam Mahfud MD melakukan pertemuan dengan Uskup dan Pastor Gereja Katedral serta korban ledakan bom Katedral Makassar. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/wsj. ANTARA FOTO/ABRIAWAN ABHEMenkopolhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers usai berkunjung di Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (23/4/2021). Dalam kunjungan tersebut, Menkopolhukam Mahfud MD melakukan pertemuan dengan Uskup dan Pastor Gereja Katedral serta korban ledakan bom Katedral Makassar. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengumumkan pemerintah tetap mempertahankan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Keputusan ini diambil setelah Tim Kajian UU ITE menggodok upaya perbaikan dengan menampung berbagai masukan selama dua bulan terakhir.

"UU ITE masih sangat diperlukan untuk mengantisipasi dan menghukumi. Bukan menghukum, ya, menghukumi, dunia digital. Masih sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, tidak akan ada pencabutan UU ITE," ujar Mahfud dalam konferensi pers dikutip dari kanal Youtube Kemenko Polhukam, Kamis (29/4/2021).

Mahfud menilai, seluruh negara di belahan dunia saat ini tengah berupaya melakukan perbaikan hukum menyusul kian terbukanya potensi kejahatan yang dilakukan melalui dunia digital.

Bagi negara yang belum mempunyai hukum pengaturan digital, kata Mahfud, otomatis mereka sedang berupaya untuk melahirkan aturan tersebut.

Begitu juga dengan Indonesia yang sudah memiliki aturan seputar dunia digital sebisa mungkin untuk disempurnakan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: LBH Pers: UU ITE Berpotensi Batasi Pemenuhan Hak Masyarakat atas Informasi

"Kita pun sama, UU ITE masih sangat diperlukan," kata Mahfud.

Sejalan dengan itu, keputusan mempertahankan UU ITE juga akan diikuti dengan antisipasi pemerintah atas kecenderungan salah tafsir dalam peraturan tersebut.

Karena itu, pemerintah akan membuat pedoman implementasi melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Polri.

"Ini bentuknya pedoman yang nanti bismillah, Pak Menkominfo (Johnny G Plate) bilang jadi buku satu, buku pintar baik pada wartawan, masyarakat, Polri, dan Jaksa Agung," terang dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kekerasan Oknum TNI AU, Stafsus Presiden Angkie: Ada Cara Lebih Bijak Respons Warga Disabilitas

Kekerasan Oknum TNI AU, Stafsus Presiden Angkie: Ada Cara Lebih Bijak Respons Warga Disabilitas

Nasional
Kritik Nadiem soal Asesmen Nasional, Pimpinan Komisi X: Pertanyaan Survei Politis dan Bernuansa SARA

Kritik Nadiem soal Asesmen Nasional, Pimpinan Komisi X: Pertanyaan Survei Politis dan Bernuansa SARA

Nasional
Kejagung Tetapkan 10 Manajer Investasi Sebagai Tersangka Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Tetapkan 10 Manajer Investasi Sebagai Tersangka Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 dan Kebungkaman Megawati

Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 dan Kebungkaman Megawati

Nasional
Gerakan Peduli UI Desak PP 75/2021 Tentang Statuta UI Dicabut!

Gerakan Peduli UI Desak PP 75/2021 Tentang Statuta UI Dicabut!

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Lakukan Pelimpahan Tahap II Berkas Benny Tjokro-Heru Hidayat

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Lakukan Pelimpahan Tahap II Berkas Benny Tjokro-Heru Hidayat

Nasional
Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan 50 Ekor Sapi Kurban untuk Warga Palestina

Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan 50 Ekor Sapi Kurban untuk Warga Palestina

Nasional
Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Tolak Praperadilan Angin Prayitno Aji

Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Tolak Praperadilan Angin Prayitno Aji

Nasional
Fraksi Nasdem Nilai Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Anggota DPR Berlebihan

Fraksi Nasdem Nilai Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Anggota DPR Berlebihan

Nasional
Banyak Warga Aceh Menolak Divaksin, IDI Aceh: Dokter Jangan Gampang Keluarkan Surat Tak layak Vaksinasi

Banyak Warga Aceh Menolak Divaksin, IDI Aceh: Dokter Jangan Gampang Keluarkan Surat Tak layak Vaksinasi

Nasional
Jumlah Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Berkurang Hampir 50 Persen

Jumlah Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Berkurang Hampir 50 Persen

Nasional
Kematian Akibat Covid-19 Sempat Tembus 2.000 Kasus, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Pantau Pasien Isoman

Kematian Akibat Covid-19 Sempat Tembus 2.000 Kasus, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Pantau Pasien Isoman

Nasional
Ada Varian Delta Plus, IDI Jambi Sebut Terjadi Peningkatan Kasus dan RS Rujukan Hampir Penuh

Ada Varian Delta Plus, IDI Jambi Sebut Terjadi Peningkatan Kasus dan RS Rujukan Hampir Penuh

Nasional
Panglima Marah, Danlanud dan Dansatpom Lanud JA Dimara Harus Dicopot Malam Ini

Panglima Marah, Danlanud dan Dansatpom Lanud JA Dimara Harus Dicopot Malam Ini

Nasional
Hoaks, Kemampuan Literasi, dan Kejenuhan Dinilai Jadi Kendala Utama Perubahan Perilaku Saat Pandemi

Hoaks, Kemampuan Literasi, dan Kejenuhan Dinilai Jadi Kendala Utama Perubahan Perilaku Saat Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X