Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden PKS Usul Pembebasan Pajak Sepeda Motor dan Peningkatan PTKP

Kompas.com - 28/04/2021, 20:46 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu meminta pemerintah untuk memperhatikan persoalan ekonomi di tingkat masyarakat bawah.

"Kita berharap bahwa pemerintah akan terus memperhatikan hal-hal yang perekonomian di tingkat grassroot, tingkat masyarakat bawah, sehingga betul-betul ini akan bisa menggerakkan roda ekonomi," kata Syaikhu dalam sebuah webinar yang ditayangkan akun YouTube PKSTV, Rabu (28/4/2021).

Hal itu disampaikan Syaikhu berkaca pada larangan mudik tahun 2020 lalu yang disebutnya telah menyebabkan kontraksi ekonomi di sektor transportasi maupun rumah tangga. Kebijakan itu berdampak pada turunnya pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Berkunjung ke MUI, PKS Minta Nasihat dan Doa dari Ulama

Namun, Syaikhu menekankan larangan mudik memang diperlukan untuk menekan laju penyebaran Covid-19.

Oleh karena itu, ia menegaskan, pemerintah mesti mengeluarkan kebijakan yang membantu ekonomi masyarakat dengan membebaskan pajak kendaraan bermotor roda dua serta menaikkan angka penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

"Sehingga dengan itu masyarakat bisa berdaya dan kemudian bisa survive dengan kondisi ekonomi yang seperti ini," ujar dia.

Baca juga: PKB dan PKS Akan Bertemu Rabu Sore, Jazilul: Tak Ada Agenda Politik

Ia menambahkan, zakat, infaq, dan sedekah juga perlu ditunaikan agar dana yang mengalir dari kelompok masyarakat yang mampu kepada mereka yang berhak menerima.

"Dan kita juga perlu menggerakan transfer ke daerah sehingga tetap walaupun kita tidak mudik di daerah, roda ekonomi bisa berjalan dengan baik," kata Syaikhu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com