Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Janji Hapus Pajak Motor Berhasil Tingkatkan Elektabilitas

Kompas.com - 05/04/2019, 08:39 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera menyambut gembira hasil survei terbaru Charta Politika yang menunjukkan elektabilitas PKS berada di angka 5 persen.

Elektabilitas PKS naik 0,9 persen jika dibandingkan survei Charta Politika sebelumnya di awal Maret. Elektabilitas PKS juga naik jika dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya yang dirilis oleh sejumlah lembaga lain.

"Kami gembira, terima kasih Charta Politika, angkanya naik. Survei Litbang Kompas 4,5 persen, CSIS 4,6 persen, Charta 5 persen. Saya yakin PKS naik terus," ucap Mardani saat menghadiri rilis survei Charta Politika di Jakarta, Kamis (4/4/2019).

Baca juga: PKS Optimistis Raih 12 Persen Suara pada Pemilu 2019

Mardani menilai kenaikan elektabilitas ini karena program yang ditawarkan PKS mencuri perhatian publik. Salah satu program yang kontroversi ialah penghapusan pajak surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan SIM seumur hidup.

"PKS memang progresif, hapus pajak STNK, SIM seumur hidup, bikin banyak orang marah tapi bikin banyak orang tertarik. Politik gagasan berhasil tingkatkan elektabilitas," kata Mardani.

Baca juga: Hoaks, Beredar Poster Sejumlah Caleg PKS Dukung RUU Poligami

Selain itu, Mardani menilai kenaikan elektabilitas PKS ini juga dipengaruhi oleh dukungan partai tersebut kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dalam survei, memang tergambar sebanyak 20 persen responden memilih PKS karena faktor Prabowo-Sandi.

"Kami turut mendapatkan coattail effect dari pilpres. Ini sangat penting," sebut Mardani.

Baca juga: Presiden PKS: Tidak Boleh Ada Hoaks, Jadikan Pileg dan Pilpres Rekreasi Politik

Survei ini dilakukan 19-25 Maret 2019 melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel sebanyak 2000 responden yang terbesar di 34 provinsi.

Survei ini menggunakan metode acak bertingkat dengan margin of error plus minus 2,19 persen pada tingkat kepercayan 95 persen.

Kompas TV Presiden PKS Sohibul Iman menjalin komunikasi politik dan konsolidasi dengan para kader Partai Keadilan Sejahtera Lampung yang terletak di Jalan Untung Suropati Kedaton, Bandar Lampung, Minggu (31/3). Kegiatan bertajuk rapat umum yang digelar dewan pimpinan wilayah Lampung ini sebagai upaya untuk merapatkan barisan untuk pemenangan pemilu di tingkat wilayah hingga nasional. #PKS #KampanyePKS #SohibulIman
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com