Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenhub Imbau Warga Tak Tergiur Tawaran Travel Gelap untuk Mudik

Kompas.com - 26/04/2021, 14:24 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran travel gelap untuk mudik di masa pandemi Covid-19.

Ia meminta masyarakat untuk selalu waspada, karena mudik di masa pandemi Covid-19 dapat menimbulkan kerugian.

“Kepada masyarakat juga diminta untuk hati-hati, tidak mudah tergiur dengan tawaran-tawaran ini (travel gelap) karena akan merugikan diri sendiri,” kata Adita kepada Kompas.com, Senin (26/4/2021).

Baca juga: Polri Ancam Penjarakan Travel Gelap yang Nekat Angkut Penumpang untuk Mudik

Menurut Adita, mudik di tengah pandemi sangat berisiko untuk mempercepat penularan virus Covid-19.

Masyarakat yang nekat mudik Lebaran, kata Adita, berpotensi menularkan virus Covid-19 kepada sanak saudara di kampung halaman.

“Jika tetap bersikeras mudik, ada potensi penularan dan justru membahayakan orang tua dan sanak saudara di kampung halaman,” ujarnya.

Selain itu, bagi kendaraan travel gelap yang tertangkap melakukan perjalanan mudik juga akan merugi.

“Jika kendaraan tertangkap, maka mereka juga yang akan direpotkan karena sudah keluar uang tidak sedikit dan harus kembali ke tempat semula,” ucap Adita.

Diketahui, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan mudik Lebaran 2021 kepada seluruh masyarakat untuk mencegah meningkatnya kasus Covid-19 di Tanah Air.

Larangan mudik Lebaran berlaku pada 6-17 Mei 2021. Namun pengetatan perjalanan sudah mulai dilakukan sejak H-14 yakni 22 April hingga 5 Mei 2021 dan hingga H+17 yakni pada 18 hingga 24 Mei 2021.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo juga sempat mengingatkan masyarakat bersabar dalam menghadapi pandemi dengan menahan diri untuk tidak mudik Lebaran.

Baca juga: Polisi: Jangan Nekat Pakai Travel Gelap, Akan Ditindak!

Menurut Doni, langkah ini sangat penting demi seluruh masyarakat Indonesia. Doni berharap, langkah tersebut dapat dilakukan setiap individu sehingga kenaikan kasus Covid-19 dapat dihindari.

“Kenapa tidak boleh mudik karena manusia menjadi perantara membawa virus Corona dari satu daerah ke daerah lainnya,” ujar Doni dilansir dari siaran pers BNPB, Minggu (25/4/2021).

Doni mengatakan bahwa penularan Covid-19 masih terjadi hingga saat ini. Di Indonesia, Covid-19 rata-rata memakan 4 korban nyawa manusia setiap jamnya. “Covid-19 belum berakhir, lindungi keluarga, jangan mudik dulu!” kata Doni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com