Kompas.com - 22/04/2021, 07:46 WIB
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menandatangani perpanjangan kerja sama penyelanggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kantor Kemhan, Jakarta, Rabu (21/4/2021). Kementerian Pertahanan Republik IndonesiaMenteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menandatangani perpanjangan kerja sama penyelanggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kantor Kemhan, Jakarta, Rabu (21/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan BPJS Kesehatan sepakat memperpanjang penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di lingkungan Kemhan dan TNI.

Kesepakatan itu didapatkan setelah Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menandatangani perpanjangan kerja sama di Kantor Kemhan, Jakarta, Rabu (21/4/2021).

"(Kesepakatan ini) merupakan upaya menjembatani perbedaan prinsip layanan kesehatan serta mengakomodir kekhasan sistem kesehatan Kemhan dan TNI, sementara menunggu proses terakomodirnya kekhasan Kesehatan TNI tersebut, pada regulasi-regulasi yang diterbitkan oleh Kemenkes," demikian keterangan tertulis Biro Humas Setjen Kemhan, Rabu (21/4/2021).

Baca juga: INFOGRAFIK: Cara Klaim Kacamata BPJS Kesehatan

Sebelumnya, kesepakatan pertama terjadi pada 8 Maret 2018. Kesepakatan ini berakhir pada 7 Maret 2021.

Dengan demikian, keduanya pun perlu melakukan perpanjangan kesepakatan bersama untuk menjamin penyelenggaraan.

Sedangkan kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan pedoman kerja dan perjanjian kerja sama di tingkat Mabes TNI, tingkat angkatan TNI dan di level teknis pada fasilitas kesehatan (faskes) Kemhan maupun TNI.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sejak 1 Januari 2014, seluruh faskes milik pemerintah, termasuk faskes Kemhan dan TNI, wajib menyelenggarakan program KN dan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang merupakan penyelenggara JKN.

Baca juga: Anies: 98 Persen Penduduk DKI Jakarta Telah Dilindungi BPJS Kesehatan

Hal ini mengacu pada regulasi terkait pelaksanaan JKN yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Adapun kekhasan sistem kesehatan Kemhan dan TNI sampai saat ini belum diakomodir oleh Kemenkes dalam pembuatan regulasi-regulasi bidang kesehatan yang bersifat mengikat kepada faskes, termasuk faskes milik Kemhan dan TNI.

Akibatnya, kerap kali terjadi benturan antara regulasi kesehatan yang diterbitkan Kemenkes dengan sistem layanan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI yang memiliki sifat kekhasan sesuai tugas dan fungsinya sebagai pengawal pertahanan negara.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Nasional
Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Nasional
Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Nasional
Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Nasional
Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Nasional
Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Nasional
Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Nasional
Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Nasional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Nasional
Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Nasional
Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X