Menhan-BPJS Kesehatan Sepakat Perpanjang Program Jaminan Kesehatan

Kesepakatan itu didapatkan setelah Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menandatangani perpanjangan kerja sama di Kantor Kemhan, Jakarta, Rabu (21/4/2021).

"(Kesepakatan ini) merupakan upaya menjembatani perbedaan prinsip layanan kesehatan serta mengakomodir kekhasan sistem kesehatan Kemhan dan TNI, sementara menunggu proses terakomodirnya kekhasan Kesehatan TNI tersebut, pada regulasi-regulasi yang diterbitkan oleh Kemenkes," demikian keterangan tertulis Biro Humas Setjen Kemhan, Rabu (21/4/2021).

Sebelumnya, kesepakatan pertama terjadi pada 8 Maret 2018. Kesepakatan ini berakhir pada 7 Maret 2021.

Dengan demikian, keduanya pun perlu melakukan perpanjangan kesepakatan bersama untuk menjamin penyelenggaraan.

Sedangkan kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan pedoman kerja dan perjanjian kerja sama di tingkat Mabes TNI, tingkat angkatan TNI dan di level teknis pada fasilitas kesehatan (faskes) Kemhan maupun TNI.

Sejak 1 Januari 2014, seluruh faskes milik pemerintah, termasuk faskes Kemhan dan TNI, wajib menyelenggarakan program KN dan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang merupakan penyelenggara JKN.

Hal ini mengacu pada regulasi terkait pelaksanaan JKN yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Adapun kekhasan sistem kesehatan Kemhan dan TNI sampai saat ini belum diakomodir oleh Kemenkes dalam pembuatan regulasi-regulasi bidang kesehatan yang bersifat mengikat kepada faskes, termasuk faskes milik Kemhan dan TNI.

Akibatnya, kerap kali terjadi benturan antara regulasi kesehatan yang diterbitkan Kemenkes dengan sistem layanan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI yang memiliki sifat kekhasan sesuai tugas dan fungsinya sebagai pengawal pertahanan negara.