Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Kompas.com - 20/04/2021, 20:37 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengatakan, pemerintah mendorong pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan untuk mengurangi dampak emisi di Indonesia.

Hal itu disampaikannya saat memberikan keterangan pers usai Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional di Istana Negara, Selasa (20/4/2021).

"Terkait dengan terget-target pengurangan emisi, maka Indonesia perlu mengantisipasinya untuk bisa mendorong pemanfaatan sumber-sumber energi baru terbarukan untuk mengurangi emisi," ujar Arifin.

Baca juga: Jokowi: Pengembangan Energi Baru Terbarukan Harus Dipercepat 5 Kali

Sehingga, pemerintah sedang menyusun rencana jangka panjang pemanfaatan energi baru dan terbarukan. 

Arifin mengungkapkan, pada 2025 mendatang pemanfaatan energi baru terbarukan akan mencapai 24 ribu megawatt.

"Sementara pada tahun 2035, pemanfaatan tersebut akan ditingkatkan menjadi 38 ribu megawatt," lanjutnya.

Selain itu, Arifin Tasrif menyampaikan bahwa untuk melakukan program hilirisasi dari produk-produk batu bara sejumlah infrastruktur terkait harus dapat diselesaikan.

Utamanya infrastruktur yang berkaitan dengan listrik karena pemerintah ingin mencapai target 100 persen elektrifikasi sehingga seluruh masyarakat mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pasokan listrik.

"Demikian pula untuk bahan bakar minyak dengan program BBM Satu Harga, ke depannya kita harapkan bisa dinikmati oleh masyarakat dan bisa membangkitkan ekonomi kerakyatan di daerah-daerah tersebut," ungkap Arifin.

Baca juga: Pemerintah Targetkan Penggunaan Energi Baru Terbarukan hingga 23 Persen pada 2025

Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa dalam Sidang Paripurna tadi, Presiden Joko Widodo memberi arahan agar Dewan Energi Nasional dapat melihat momentum dan mengambil kesempatan di tengah pandemi ini untuk dapat maju ke arah ekonomi hijau.

Sebab saat ini semua negara maju sudah menuju arah ekonomi hijau tersebut untuk mengurangi kerusakan lingkungan.

"Diharapkan bahwa strategi yang disusun nanti harus berorientasi visioner dan implementasinya harus secara konsisten dilaksanakan," tambah Arifin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com