TNI Dukung Vaksin Buatan Dalam Negeri Selama Penuhi Persyaratan BPOM

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapuspen TNI Mayjen Achmad Riad menegaskan, TNI mendukung sikap pemerintah untuk melakukan inovasi vaksin buatan dalam negeri dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

"TNI akan selalu mendukungnya dengan catatan telah memenuhi kriteria dan persyarataan yang ditetapkan Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan," kata Riad dalam konferensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (19/4/2021).

Menurut Riad, harus ada kriteria dan persyaratan dalam mendukung pengembangan vaksin dalam negeri yang ditempuh para pengembang.

Riad menyebut, kriteria tersebut adalah aspek keamanan, aspek efikasi, dan aspek kelayakan.

Baca juga: Pengembangan Vaksin Nusantara Tak Dipindah ke RSPAD Gatot Subroto

"Sehingga harus ada 3 kriteria penting yang harus dipenuhi yaitu keamanan, efikasi, dan kelayaakannya," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Riad juga menegaskan bahwa Vaksin Nusantara bukan program dari TNI.

"Program vaksin Nusantara bukanlah program dari TNI," ucapnya.

Diketahui hingga saat ini pandemi Covid-19 masih melanda sejumlah negara di dunia, termasuk Indonesia.

Demi mengatasi penyebaran sejumlah kebijakan seperti PPKM mikro, larangan mudik saat lebaran, hingga pengembangan vaksin dalam negeri pun tengah dilakukan pemerintah.

Dua vaksin buatan dalam negeri yang mulai dikembangkan adalah Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara.

Namun, dalam proses pengembangannya Vaksin Nusantara menjadi polemik karena BPOM belum mengeluarkan persetujuan pelaksanaan uji klinik (PPUK), namun sejumlah anggota DPR menjadi relawan dalam pengembangan vaksin Nusantara.

Pengambilan sampel darah terkait uji klinik fase II dilakukan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (14/4/2021).

Baca juga: Respons RSPAD soal 71,4 Persen Relawan Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan

Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan proses pembuatan Vaksin Nusantara melompati proses yang telah disepakati.

Menurut Penny, seharusnya Vaksin Nusantara harus melalui tahapan praklinik terlebih dahulu sebelum masuk tahap uji klinik tahap I. Namun, tim yang memproses vaksin tersebut menolak.

“Nah Vaksin Nusantara itu loncat, pada saat itu sebenarnya di awal-awal pada saat pembahasan awal itu tidak, harus preclinic dulu ya, tapi mereka menolak,” kata Penny kepada Kompas.com, Rabu (14/4/2021).