Kompas.com - 19/04/2021, 11:20 WIB
Universitas Atma Jaya Yogyakarta menggelar vaksinasi massal Covid-19 di Gedung Thomas Aquinas UAJY, Yogtakarta, Kamis (15/4/2021). DOK. UAJYUniversitas Atma Jaya Yogyakarta menggelar vaksinasi massal Covid-19 di Gedung Thomas Aquinas UAJY, Yogtakarta, Kamis (15/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta mengendalikan euforia yang timbul di masyarakat terhadap program vaksinasi covid-19.

Pasalnya, vaksinasi Covid-19 belum menyentuh 5 persen dari total sasaran populasi sehingga program ini belum memberikan dampak yang cukup luas.

"Euforia (masyarakat) karena adanya vaksin perlu dikelola dan diluruskan dengan baik. Vaksin dari sisi cakupan belum menyentuh 5 persen total populasi, kalau bicara efektivitas ini belum memberikan dampak yang luas," kata epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman kepada Kompas.com, Senin (19/4/2021).

Ia juga meminta pemerintah jangan hanya menyampaikan narasi positif tentang situasi pandemi Covid-19 di Indonesia.

Baca juga: Menkes: Jangan Sampai Vaksinasi Covid-19 Buat Kita Euforia dan Tak Waspada

Sebaliknya, informasi yang disampaikan mesti terbuka dan apa adanya agar masyarakat memahami situasi sebenarnya yang masih terjadi.

"Strategi komunikasi pemerintah harus diperbaiki, tidak menunjukan narasi yang positif saja, dan juga harus diperkuat dengan tranparansi data. Optimis penting namun juga harus realistis," jelas Dicky.

Menurut Dicky, pemerintah harus terbuka tentang penurunan jumlah kasus positif, juga disertai dengan menurunnya angka testing.

Lebih lanjut, Dicky juga meminta pemerintah terbuka pada masyarakat bahwa saat ini status Indonesia dari WHO adalah negara dengan kategori community transmission.

Comunity transmission adalah negara dengan tingkat penularan tertinggi Covid-19 di komunitas.

Baca juga: Jokowi: Covid-19 Masih Ada dan Nyata, Tetap Ingat dan Waspada

Penularan tertinggi itu tidak hanya pada kerumunan atau komunitas perkantoran tapi juga terjadi di komunitas terkecil masyarakat seperti dari tetangga dan keluarga.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Nasional
75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

Nasional
Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Nasional
Mendagri Minta Pemda Percepat Realisasi APBD 2021

Mendagri Minta Pemda Percepat Realisasi APBD 2021

Nasional
Harry Van Sidabukke Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Menyuap Eks Mensos Juliari Batubara

Harry Van Sidabukke Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Menyuap Eks Mensos Juliari Batubara

Nasional
Kejagung Periksa Eks Komisaris dan Komut Asabri

Kejagung Periksa Eks Komisaris dan Komut Asabri

Nasional
Belum Umumkan Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Firli Bahuri: Kami Tak Ingin Menebar Isu

Belum Umumkan Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Firli Bahuri: Kami Tak Ingin Menebar Isu

Nasional
Tjahjo Pertanyakan Sikap KPK soal 75 Pegawai yang Tak Penuhi Syarat TWK

Tjahjo Pertanyakan Sikap KPK soal 75 Pegawai yang Tak Penuhi Syarat TWK

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru Sebut Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Covid-19 Meningkat

Perhimpunan Dokter Paru Sebut Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Covid-19 Meningkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X