Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Litbang Kompas: 60,6 Persen Responden Anggap Program Reintegrasi Napi Terorisme ke Masyarakat Belum Berhasil

Kompas.com - 19/04/2021, 10:30 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas terkini menyatakan, 60,6 persen responden berpendapat hasil program reintegrasi narapidana tindak pidana terorisme (napiter) ke masyarakat belum optimal, terutama dalam mencegah mereka mengulang kembali aksi terornya.

Hanya 23,7 persen responden yang menyatakan program telah berhasil.

Hal ini bertalian dengan rekaman survei yang menyatakan 23 persen responden menilai kinerja pemerintah dalam memberantas terorisme masih belum baik.

Namun, di sisi lain, responden cenderung terbuka kepada mantan napiter.

Baca juga: 34 Napi Terorisme dari JAD hingga Simpatisan ISIS Ucapkan Ikrar Setia kepada NKRI

Sebanyak 49,9 persen responden menyatakan siap menerima mantan napiter kembali hidup di tengah masyarakat. Sementara itu, 33 persen menyatakan ragu dan 15,7 menyatakan menolak.

Dikutip dari Kompas.id, untuk melawan terorisme, selama ini program deradikalisasi menjadi rumusan yang kerap diutarakan.

Selain langkah yang sifatnya operatif, seperti penangkapan terduga teroris oleh Densus 88 Polri, deradikalisasi juga dijadikan ujung tombak program antiterorisme pemerintah.

Meski demikian, dengan adanya fenomena teror yang melibatkan mantan napiter, muncul pertanyaan soal keampuhan program deradikalisasi.

Data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menunjukkan, sekitar 10 persen dari mantan napiter kembali terlibat aksi teror.

Baca juga: Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pemerintah melakukan program deradikalisasi dalam empat tahapan. Keempat tahapan itu adalah identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial.

Di tengah berbagai tantangan yang muncul, program deradikalisasi tetap akan menjadi kunci bagi upaya penanganan terorisme.

Publik tentu berharap sikap terbuka masyarakat dalam menerima mantan napiter kasus terorisme semestinya juga diikuti dengan kualitas program deradikalisasi.

Dengan demikian, publik tidak akan merasa khawatir mantan napiter yang sudah menyatu kembali di tengah masyarakat akan kembali melakukan teror.

Survei Litbang Kompas digelar pada pertengahan April 2021 melalui wawancara telepon dengan 520 responden di 34 provinsi. Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan nirpencuplikan penelitian sekitar 4,30 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com