Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas publik, sebanyak 56,6 persen, menyatakan sangat khawatir terhadap aksi terorisme yang belakangan ini terjadi, yaitu peristiwa bom bunuh diri di Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, dan penyerangan Mabes Polri, Jakarta beberapa waktu lalu.

Sementara itu, sebanyak 23,5 persen merasa sedikit khawatir dan 19,5 persen menyatakan tidak khawatir sama sekali. Hal ini terekam dalam survei Litbang Kompas yang digelar pada pertengahan April 2021, dirilis pada Senin (19/4/2021).

Survei dilakukan melalui wawancara telepon dengan 520 responden di 34 provinsi. Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan nirpencuplikan penelitian sekitar 4,30 persen.

Baca juga: MT yang Tewas Ditembak Densus 88 Ternyata Pernah Teror Acara Syahrul Yasin Limpo

Berdasarkan survei, secara umum masyarakat mengapresiasi upaya pemerintah memberantas terorisme.

Sebanyak 74,7 persen menganggap kinerja pemerintah sudah cukup baik dalam melawan terorisme.

Sikap yang berbeda disampaikan 23 persen responden yang menilai kinerja pemerintah dalam memberantas terorisme masih belum baik.

Ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah dalam memberantas terorisme ini salah satunya terkait dengan program integrasi mantan narapidana terorisme (napiter).

Survei merekam, 60,6 persen responden berpendapat hasil program reintegrasi napiter ke masyarakat belum optimal, terutama dalam mencegah mereka mengulang kembali aksi terornya. Hanya 23,7 persen yang menyatakan program telah berhasil.

Baca juga: Kronologi Teror Putri Bupati Brebes, Dipepet Orang Tak Dikenal hingga Cari Pertolongan ke Kantor Polisi

Di sisi lain, responden cenderung terbuka kepada mantan napiter.

Sebanyak 49,9 persen responden menyatakan siap menerima mantan napiter kembali hidup di tengah masyarakat. Sementara itu, 33 persen menyatakan ragu dan 15,7 menyatakan menolak.

Publik tentu berharap sikap terbuka masyarakat dalam menerima mantan napiter kasus terorisme semestinya juga diikuti dengan kualitas program deradikalisasi.

Dengan demikian, publik tidak akan merasa khawatir mantan napiter yang sudah menyatu kembali di tengah masyarakat akan kembali melakukan teror.