Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan DPR Desak BNPT dan PPATK Lacak Dugaan Transaksi Gelap 5 Jaringan Terorisme

Kompas.com - 16/04/2021, 16:13 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melacak dugaan transaksi gelap yang dilakukan lima jaringan terorisme.

Azis menduga kelima jaringan teroris tersebut menggunakan layanan fintech, crowdfunding, dan organisasi nirlaba di Indonesia.

"Kami meminta BNPT untuk terus meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait khususnya PPATK guna melacak sinyalemen yang ada," kata Azis seperti dilansir Antara, Jumat (16/4/2021).

Menurut Azis, jaringan teroris tersebut menggunakan modus penggalangan dana melalui kampanye di media sosial.

Baca juga: PPATK: Penyidikan dan Penuntutan TPPU Masih Minim

Ia menduga modus yang dilakukan berkaitan dengan pengumpulan donasi.

Lebih lanjut, Azis juga mencurigai saat ini masih ada kegiatan dari lingkar kelompok terorisme yang memanfaatkan beberapa momentum dengan menyebar propaganda radikal secara terselubung untuk melakukan rekrutmen secara daring.

"Kecenderungan ini diiringi dengan perubahan rekrutmen, pengumpulan donasi, lokasi berkumpul dan metode kerja," ujarnya.

Lima jaringan teroris yang dimaksudkan Azis tersebut yakni jaringan Negara Islam Indonesia (NII), lalu jaringan Jamaah Islamiyah (JI).

Kemudian jaringan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Jaringan MMI, menurutnya, terafiliasi dengan Al-Qaeda di Suriah dan Front Al-Nusrah.

Baca juga: PPATK dan Densus 88 Koordinasi Intensif Cegah Terorisme

Selanjutnya, jaringan kelompok Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), yang diduga melahirkan kelompok teroris lainnya yakni Jamaah Ansharut Syariah (JAS) dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Selain itu, Azis juga mencurigai jaringan Jamaah Ansharut Khilafah (JAK).

Menurutnya, JAK telah ada di Indonesia sejak tahun 2016 serta dikenal dengan nama JAK Nusantara.

Ia berpendapat, gerakan JAK sudah mulai redup, namun masih terdapat beberapa tokoh yang tersebar di wilayah Indonesia.

"Gerakannya mulai redup. Namun ada beberapa tokoh yang menyebar di kawasan barat dan timur Indonesia. Mereka menamakan dirinya JAK Masyriq dan JAK Maghrib. Kelompok ini, sangat erat dengan JAD," ujarnya.

Baca juga: RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prioritas, PPATK Tagih Janji Jokowi, dan Kerugian bagi Negara

Azis juga mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap adanya jaringan terorisme dalam media sosial.

Menurut dia, kelompok terorisme kerap memeiliki kecenderungan menyasar kelompok yang kerap menghabiskan waktu di media sosial.

"Dilanjutkan dengan ajakan, bergabung dalam grup WhatsApp hingga diajarkan merakit bom hingga doktrin menjadi pengantin sebuah istilah lama yang mereka adopsi," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com