Kompas.com - 07/04/2021, 13:55 WIB
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae saat peluncuran aplikasi pelaporan “go Anti Money Laundering” (goAML) pada Senin (1/2/2021). Dok. PPATKKepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae saat peluncuran aplikasi pelaporan “go Anti Money Laundering” (goAML) pada Senin (1/2/2021).
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menilai selama 18 tahun terakhir penindakan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) masih sangat minim.

Hal itu dikatakan Ketua PPATK Dian Ediana Rae dalam webinar bertajuk 'Membedah Krusialnya Pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana' Rabu (7/4/2021).

Padahal menurut Dian, seharusnya semua aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana bermotif ekonomi ketika melakukan penyidikan dan penuntutan harus disertai dengan TPPU.

"Kenyataannya, berdasarkan data kita, masih jauh 'panggang dari api', jadi kalau ada 100 kasus tindak pidana ekonomi, cuma 10 yang diikuti dengan tindak pidana pencucian uang," kata Dian, Rabu.

"Oleh karena itu, hasil yang didapat pun sangat marjinal, asset recovery yang tadinya menjadi salah satu sasaran Undang-undang TPPU juga tidak menunjukan hasil yang signifikan," ucap dia.

Baca juga: PPATK dan Densus 88 Koordinasi Intensif Cegah Terorisme

Untuk mendukung adanya penindakan kejahatan ekonomi dengan memasukan TPPU, PPATK, kata Dian, telah berkomunikasi dengan Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua KPK untuk memohon dukungan dan komitmennya.

"Supaya setiap tindak pidana ekonomi harus disertai dengan tindak pidana pencucian uang, ini untung membantu asset recovery dengan baik," ucap Dian.

Akan tetapi, Dian mengatakan, tindak lanjut dari penindakan kejahatan ekonomi yang memasukan TPPU masih di bawah 50 persen.

Padahal, kata dia, PPATK sudah menyerahkan hampir 5.000 hasil analisis dan pemeriksaan ke seluruh aparat penegak hukum.

"Tapi mungkin yang ditangani masih sejumlah ratusan dengan berbagai kendala, masih jauh panggang dari api," kata Dian.

Oleh karena itu, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, PPATK bertekad untuk mendorong adanya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Baca juga: PPATK Nilai RUU Uang Kartal dan Perampasan Aset Efektif Perangi Kejahatan Ekonomi

PPATK menilai, Rancangan Undang-undang Tentang Perampasan Aset efektif memerangi kejahatan ekonomi.

"Buat kita PPATK dan buat kita di seluruh Indonesia tentunya untuk memerangi kejahatan ekonomi secara efektif dan efisien," ucap Dian.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Berhentikan Mobil yang Buntuti Rangkaian Kendaraan Wapres Ma'ruf Amin

Polisi Berhentikan Mobil yang Buntuti Rangkaian Kendaraan Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Pegawai KPK Ungkap Kejanggalan TWK, dari Proses hingga Materi Pertanyaan

Pegawai KPK Ungkap Kejanggalan TWK, dari Proses hingga Materi Pertanyaan

Nasional
Indonesia Minta Negara OKI Bersatu Dukung Kemerdekaan Palestina

Indonesia Minta Negara OKI Bersatu Dukung Kemerdekaan Palestina

Nasional
Berikan Motor Roda Tiga untuk Gading, Mensos Risma: Dia Inspirasi Banyak Orang

Berikan Motor Roda Tiga untuk Gading, Mensos Risma: Dia Inspirasi Banyak Orang

Nasional
Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Menurun, Ini Penjelasan Doni Monardo

Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Menurun, Ini Penjelasan Doni Monardo

Nasional
Doni Monardo Sebut Persentase Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia Meningkat

Doni Monardo Sebut Persentase Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia Meningkat

Nasional
Kutuk Keras Serangan Israel ke Palestina, PKS: Tindakan Israel Bertentangan dengan Norma, HAM, dan Hukum Internasional

Kutuk Keras Serangan Israel ke Palestina, PKS: Tindakan Israel Bertentangan dengan Norma, HAM, dan Hukum Internasional

Nasional
Antisipasi Arus Balik di Bakauheni-Merak, Ketua Satgas Covid-19 Sampaikan 7 Arahan

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni-Merak, Ketua Satgas Covid-19 Sampaikan 7 Arahan

Nasional
UPDATE: 8.970.715 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.737.596 Dosis Pertama

UPDATE: 8.970.715 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.737.596 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE: Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia Capai 81.809 Orang

UPDATE: Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia Capai 81.809 Orang

Nasional
UPDATE 16 Mei: Bertambah 126, Total Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia 48.093 Orang

UPDATE 16 Mei: Bertambah 126, Total Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia 48.093 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.790, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.600.857

UPDATE: Bertambah 3.790, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.600.857

Nasional
UPDATE 16 Mei: Ada 90.800 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Mei: Ada 90.800 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.080, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.739.750

UPDATE: Bertambah 3.080, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.739.750

Nasional
Selasa 18 Mei, Buruh Akan Gelar Aksi Solidaritas untuk Palestina

Selasa 18 Mei, Buruh Akan Gelar Aksi Solidaritas untuk Palestina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X