Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Kompas.com - 15/04/2021, 10:47 WIB
Salah satu jurnalis di Malang saat aksi bungkam memprotes aksi represi aparat terhadap jurnalis di depan Gedung DPRD Kota Malang, Jumat (27/9/2019). KOMPAS.COM/ANDI HARTIKSalah satu jurnalis di Malang saat aksi bungkam memprotes aksi represi aparat terhadap jurnalis di depan Gedung DPRD Kota Malang, Jumat (27/9/2019).

Sementara itu, Damar menuturkan, jurnalis kerap mengalami doxing atau pembongkaran serta penyebaran data pribadi. Sedangkan aktivis mengalami peristiwa yang jauh lebih buruk.

Damar mencontohkan, dalan konteks kasus Papua, sejumlah aktivis mengalami pengambilalihan akun media sosial oleh pihak yang tidak dikenal.

Ada pula yang mendapat kiriman makanan yang tidak pernah dipesan dari aplikasi ojek online.

"Ini situasi yang tidak pernah terjadi di periode-periode (pemerintahan) sebelumnya," kata Damar.

Dikutip dari Kompas.id, sepanjang 2018-2020 SAFENet mencatat 18 kasus doxing yang melibatkan 23 korban. Kebanyakan kasus menyasar jurnalis dan aktivis.

Peneliti SAFENet Ika Ningtyas mengatakan, kemungkinan masih ada kasus doxing lainnnya yang tidak tercatat. Sebab, data tersebut berdasarkan aduan yang masuk ke SAFENet.

Baca juga: Doxing, Ancaman bagi Pers di Era Digital

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ada pula kemungkinan korban mengabaikan doxing yang diterima karena hanya dianggap gangguan biasa.

Doxing dinilai sebagai cara membungkam jurnalis dan aktivis yang kritis terhadap kebijakan publik. Jika dibiarkan, doxing menjadi salah satu ancaman bagi demokrasi.

”Jurnalis dan aktivis banyak mendapat serangan digital, terutama doxing. Kedua kelompok ini menjadi target doxing terkait beberapa hal yang terjadi pada tahun ini, seperti pemberitaan terkait pandemi, omnibus law, dan isu Papua yang muncul lagi karena gerakan Black Lives Matter di AS,” kata Ika, Rabu (23/12/2020).

Sementara itu, Amnesty Internasional Indonesia mencatat 132 kasus pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi yang dialami sejumlah kelompok masyarakat sepanjang 2020.

"Setidaknya terdapat 132 kasus pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi sepanjang 2020 dengan 157 korban dengan dugaan kriminalisasi baik menggunakan pasal dalam UU ITE maupun KUHP," ujar peneliti Amnesty International Indonesia Ari Pramuditya dalam konferensi pers, Rabu (7/4/2021).

Ari mengatakan pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi termasuk yang dialami jurnalis berupa serangan digital dan ancaman kriminalisasi. Dalam satu periode tersebut, Amnesty mencatat ada 56 kasus kekerasan yang dialami jurnalis.

"Setidaknya ada 56 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang mendokumentasikan protes penolakan UU Cipta Kerja antara tanggal 7 dan 21 Oktober 2020," kata Ari.

Baca juga: Laporan Amnesty, 132 Pelanggaran Hak atas Kebebasan Berekspresi Sepanjang 2020

Secara keseluruhan, lanjut Ari, mahasiswa, akademisi, pembela HAM, hingga jurnalis mengalami intimidasi digital.

Intimidasi terjadi ketika mereka mengkritik pemerintah maupun saat mengangkat isu sensitif, seperti pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

"Setidaknya ada 66 kasus serangan dan intimidasi digital yang dialami 86 korban yang terdiri dari organsiasi, aktivis, jurnalis, dan akademisi sepanjang 2020," ungkap Ari.

Menurut Ari, intimidasi digital bertujuan untuk menanamkan rasa takut dan upaya membungkam suara kritis masyarakat.

"Intimidasi dilakukan dalam berbagai bentuk termasuk kekerasan fisik, intervensi dari pimpinan universitas kepada mahasiswa," ucapnya.

Kebebasan berekspresi memburuk

Kebebasan berekspresi di ruang digital juga dinilai memburuk selama pandemi Covid-19.

Damar Juniarto mengatakan, kondisi kebebasan berekspresi di ruang digital memburuk selama 2020. Ia menyebutnya dengan istilah siaga dua bagi kondisi kebebasan berekspresi.

"Saya katakan lebih buruk karena pandemi. Pandemi ini memaksa kita mengalihkan aktivitas kita di ruang digital dan ternyata itu memberi beban ganda," ujar Damar.

"Dan secara skor kita naik statusnya jadi siaga dua. Kenapa kami katakan itu, karena sejumlah hal," lanjutnya.

Baca juga: SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

Damar mencontohkan, diabaikannya hak akses warga terhadap dunia digital. Padahal, selama pandemi Covid-19 dipaksa untuk lebih banyak menggunakan media digital.

"Bahkan boleh dibilang ini menimbulkan masalah baru di mana ada masyarakat kurang beruntung tidak bisa nikmati pendidikan dan ekonomi di saat situasi seperti ini," ungkapnya.

Selain itu, SAFEnet juga menemukan masih terjadinya empat kali kejadian internet shut down di Papua selama 2020.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.