Pemerintah Belum Punya Target Terkait Perburuan Aset Obligor Kasus BLBI

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah belum memiliki target dalam peburuan aset obligor terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Nilai aset yang diburu diperkirakan mencapai lebih dari Rp 109 triliun.

"Belum, kita belum punya target," ujar Mahfud dalam Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Selasa (13/4/2021).

Baca juga: Mahfud: Utang BLBI ke Negara Tembus Rp 109 Triliun Lebih

Mahfud menjelaskan, sejauh ini pemerintah belum menghitung secara terperinci aset BLBI yang berbentuk rekening, uang asing, tanah, hingga bangunan.

Sebab menurut Mahfud, aset tersebut banyak yang sudah berpindah kepemilikan di luar negeri.

Di sisi lain, pemerintah sudah menyiapkan langkah lain berupa penerapan gijzeling atau penyanderaan badan dalam hukum perdata.

"Sekarang kita mau coba menyelesaikan. Kalau perlu nanti kan kita perdatanya pakai gijzeling, penyanderaan badan. Sehingga mirip-mirip pidana juga, tapi ya kita harus lakukanlah, ini uang negara juga," katanya.

Baca juga: Mahfud Ungkap Alasan Presiden Bentuk Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI

Mahfud menjelaskan, hukum perdata mengenal istilah gijzeling yang dapat memenjarakan seseorang.

Namun, pemenjaraan tersebut bukan karena unsur pidana, melainkan karena unsur pelanggaran perdata.

Biasanya, penerapan gijzeling dilakukan terhadap mereka yang mengingkari atau melakukan pembangkangan terhadap kewajibannya membayar utang.

"Kan ada tuh di hukum perdata, sandera badan," kata Mahfud.

Baca juga: KPK SP3 Kasus Sjamsul Nursalim, Mahfud Pastikan Pemerintah Bakal Kejar Asetnya

Terkait kasus BLBI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menghentikan penyidikan perkara untuk tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.

Sjamsul Nursalim merupakan pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 4,58 triliun.

Penghentian penyidikan juga berlaku untuk Syafruddin selaku Kepala BPPN terkait proses pemenuhan kewajiban BDNI selaku obligor BLBI.

Baca juga: Pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI, Buru Kerugian Negara Rp 108 Triliun

Kemudian, Presiden Joko Widodo menerbitkan Keppres Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI, pada Selasa (6/4/2021).

Satgas tersebut bertugas menangani dan memulihkan hak tagih negara atas sisa piutang dari dana BLBI.