Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Kompas.com - 13/04/2021, 18:40 WIB
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti berpose saat ditemui di Pangandaran, Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (9/1/2021). KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOMantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti berpose saat ditemui di Pangandaran, Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (9/1/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menyebut elektabilitasnya yang tinggi dalam hasil survei terkait calon presiden 2024 merupakan survei iseng karena Susi tidak tergabung dalam partai politik (parpol).

Dalam survei KedaiKOPI, Susi mendapat peringkat pertama ketegori tokoh non-parpol dengan suara 30,9 persen.

Susi menegaskan, ambang batas presiden atau presidential threshold membuat orang yang tidak diusung partai politik menjadi calon presiden.

Presidential threshold 20 persen tidak memungkinkan orang-orang tidak punya partai atau yang tidak diusung partai menjadi calon pemimpin di negeri ini,” kata Susi kepada Kompas.com, Selasa (13/4/2021).

Baca juga: Elektabilitas Tertinggi untuk Capres Non-parpol, Susi Pudjiastuti: Surveinya Iseng

Lebih lanjut, Susi mempertanyakan apakah ada partai politik yang mau mengusungnya menjadi capres dalam pemilihan presiden periode mendatang.

Susi juga menegaskan, ia tidak ingin sampai melakukan kudeta terhadap suatu parpol tertentu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Kalau harus kudeta partai orang ya ndak mau,” tegasnya.

Menurut Susi, jika ada partai yang menginginkannya maju ke pilpres, kemungkinan partai itu adalah Partai Ikan.

Ia kemudian bergurau akan membuat istana negara di bawah laut jika menjadi presiden.

“Kalau pun ada yang menginginkan saya, paling Partai Ikan. Nanti istananya di bawah air laut,” kata Susi.

Baca juga: Susi Pudjiastuti: Saya Tidak Punya Modal Politik dan Terlalu Kontroversial

Sebelumnya, Hasil Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menunjukan Susi berada di peringkat pertama ketegori tokoh non-parpol dengan persentase 30,9 persen.

Pada peringkat kedua, tercatat nama mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dengan 14,1 persen suara.

Kemudian, terdapat nama mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad yang dipilih 14 persen responden.

Adapun mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli ada di posisi keempat dengan raihan 11,9 persen.

Hasil survei juga mencatat Wakil Presiden ke 10 dan 12, Jusuf Kalla ada di peringkat kelima dengan 10,6 persen dan mantan Menteri BUMN Sudirman Said di peringkat enam dengan raihan sebesar 8 persen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

100 Hari Menuju PON XX Papua, Panitia Siapkan Berbagai Event Menarik

100 Hari Menuju PON XX Papua, Panitia Siapkan Berbagai Event Menarik

Nasional
Hakim Anggap Pernyataan Rizieq Merasa Sehat Saat Dirawat di RS Ummi sebagai Kebohongan

Hakim Anggap Pernyataan Rizieq Merasa Sehat Saat Dirawat di RS Ummi sebagai Kebohongan

Nasional
DIM RUU Otsus Papua Disetujui, DPR dan Pemerinta Bentuk Panja

DIM RUU Otsus Papua Disetujui, DPR dan Pemerinta Bentuk Panja

Nasional
Vaksinasi Indonesia Tertinggal dari Negara Lain, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Ajak Tokoh Agama untuk Sosialisasikan

Vaksinasi Indonesia Tertinggal dari Negara Lain, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Ajak Tokoh Agama untuk Sosialisasikan

Nasional
Mudahkan Masyarakat Laporkan Pelanggar Etik di KPK, Dewas Luncurkan Aplikasi 'Otentik'

Mudahkan Masyarakat Laporkan Pelanggar Etik di KPK, Dewas Luncurkan Aplikasi "Otentik"

Nasional
Polri Minta Maaf atas Perbuatan Briptu Nikmal Perkosa Remaja di Mapolsek

Polri Minta Maaf atas Perbuatan Briptu Nikmal Perkosa Remaja di Mapolsek

Nasional
Briptu Nikmal Idwar, Polisi Pemerkosa Remaja di Maluku Utara Akan Dipecat

Briptu Nikmal Idwar, Polisi Pemerkosa Remaja di Maluku Utara Akan Dipecat

Nasional
Ini Hal yang Memberatkan Vonis terhadap Rizieq Shihab dalam Kasus Tes Usap RS Ummi

Ini Hal yang Memberatkan Vonis terhadap Rizieq Shihab dalam Kasus Tes Usap RS Ummi

Nasional
Hakim Vonis Rizieq Shihab 4 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa

Hakim Vonis Rizieq Shihab 4 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa

Nasional
Pemerintah Hong Kong Kategorikan Situasi Pandemi Covid-19 Indonesia seperti India

Pemerintah Hong Kong Kategorikan Situasi Pandemi Covid-19 Indonesia seperti India

Nasional
Divonis 4 Tahun Penjara di Kasus Tes Swab RS Ummi, Rizieq Banding

Divonis 4 Tahun Penjara di Kasus Tes Swab RS Ummi, Rizieq Banding

Nasional
YLBHI Anggap Pernyataan Jampidsus Soal Pinangki Tidak Etis

YLBHI Anggap Pernyataan Jampidsus Soal Pinangki Tidak Etis

Nasional
Ini Perkiraan Biaya Lockdown yang Pernah Diungkap Jokowi...

Ini Perkiraan Biaya Lockdown yang Pernah Diungkap Jokowi...

Nasional
BREAKING NEWS: Rizieq Shihab Divonis 4 Tahun Penjara di Kasus Tes Swab RS Ummi

BREAKING NEWS: Rizieq Shihab Divonis 4 Tahun Penjara di Kasus Tes Swab RS Ummi

Nasional
Nadiem: Merdeka Belajar Dirancang untuk Prioritaskan Kebutuhan Pelajar

Nadiem: Merdeka Belajar Dirancang untuk Prioritaskan Kebutuhan Pelajar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X