Kemensos Cegah Korupsi dengan Sistem Elektronik, Risma: Publik Bisa Koreksi Data

Kompas.com - 13/04/2021, 11:32 WIB
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021). Rapat kerja tersebut membahas anggaran penanggulangan bencana 2021. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AMenteri Sosial Tri Rismaharini mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021). Rapat kerja tersebut membahas anggaran penanggulangan bencana 2021. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp.
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk mencegah terjadinya celah korupsi, seluruh operasional pada Kementerian Sosial akan diubah dengan sistem elektronik .

Hal itu dimulai dengan memadankan data bantuan sosial yang dikirim pada Maret dan April 2021 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Hal itu dikatakan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam acara Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Selasa (13/4/2021).

"Alhamdulillah, Kami bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Kementerian Dalam Negeri itu sudah bisa memadankan seluruh bantuan yang sudah kita kirimkan bulan Maret dan April sudah padan dengan NIK," ucap Risma.

Baca juga: Ada Istilah Titipan Pak Menteri di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Dengan padannya data tersebut, Risma berharap, data yang ada di Kementerian sosial dapat diketahui secara transparan oleh masyarakat.

“Jadi kalau misalnya, 'tetangga saya tidak layak menerima bantuan tapi kenapa di situ ada’ nah yang mengkoreksi adalah masyarakat,” ucap Risma.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Masyarakat bisa mengkoreksi data yang ada di Kementerian Sosial," kata dia.

Selain itu, dengan data yang terpadu dengan sistem elektronik, Pemerintah Daerah, kata Risma, juga bisa meng-update data masyarakat yang ada di wilayahnya.

Misalnya, ada masyarakat yang meninggal dunia atau pindah rumah, Pemda bisa memperbarui informasi tersebut setiap bulannya.

"Mudah-mudahan pertengahan bulan kami bisa membuka data itu, bisa dilihat oleh siapapun, oleh masyarakat Indonesia," ucap Risma.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 3,4 Kasus Covid-19 dan Target Pemerintah Beri 1,2 Juta Dosis Vaksin Per Hari

UPDATE: 3,4 Kasus Covid-19 dan Target Pemerintah Beri 1,2 Juta Dosis Vaksin Per Hari

Nasional
Mendagri Terbitkan 3 Aturan Teknis Perpanjangan PPKM 3-9 Agustus 2021

Mendagri Terbitkan 3 Aturan Teknis Perpanjangan PPKM 3-9 Agustus 2021

Nasional
Begini Tanggapan Dewas KPK tentang Temuan Ombudsman Terkait TWK KPK

Begini Tanggapan Dewas KPK tentang Temuan Ombudsman Terkait TWK KPK

Nasional
Menkes: RI Akan Terima 258 Juta Dosis Vaksin dari Agustus hingga Desember

Menkes: RI Akan Terima 258 Juta Dosis Vaksin dari Agustus hingga Desember

Nasional
Luhut Akui Reproduksi Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Bisa Dibilang Terkendali

Luhut Akui Reproduksi Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Bisa Dibilang Terkendali

Nasional
Ini Konstruksi Perkara yang Jerat Rudi Hartono, Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Ini Konstruksi Perkara yang Jerat Rudi Hartono, Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Luhut Klaim Kasus Covid-19 Turun 50 Persen karena PPKM

Luhut Klaim Kasus Covid-19 Turun 50 Persen karena PPKM

Nasional
Menkes: Baru 22 Persen Vaksin yang Diterima, Sisanya pada Agustus-Desember

Menkes: Baru 22 Persen Vaksin yang Diterima, Sisanya pada Agustus-Desember

Nasional
Jokowi: Dalam Kondisi Apapun, Protokol Kesehatan adalah Kunci

Jokowi: Dalam Kondisi Apapun, Protokol Kesehatan adalah Kunci

Nasional
Luhut: PPKM Level 4 Diterapkan di Daerah yang Kasus Kematiannya Naik

Luhut: PPKM Level 4 Diterapkan di Daerah yang Kasus Kematiannya Naik

Nasional
Luhut: Sudah Kami Siapkan 49.000 Tempat Tidur Isolasi Terpusat di Jawa-Bali

Luhut: Sudah Kami Siapkan 49.000 Tempat Tidur Isolasi Terpusat di Jawa-Bali

Nasional
Kasus Covid-19 dan Kematian Tinggi, 4 Daerah Jadi Perhatian Khusus Pemerintah Pusat

Kasus Covid-19 dan Kematian Tinggi, 4 Daerah Jadi Perhatian Khusus Pemerintah Pusat

Nasional
 Luhut: Varian Delta Sangat Cepat Membuat Saturasi Oksigen Pasien Covid-19 Menurun

Luhut: Varian Delta Sangat Cepat Membuat Saturasi Oksigen Pasien Covid-19 Menurun

Nasional
Luhut Klaim Pemenuhan Oksigen dan Obat Semakin Membaik

Luhut Klaim Pemenuhan Oksigen dan Obat Semakin Membaik

Nasional
Anggota DPR Minta Distribusi Vaksin Merata di Setiap Daerah

Anggota DPR Minta Distribusi Vaksin Merata di Setiap Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X